Rujukan Hukum
Rujukan utama adalah peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Untuk perselisihan hubungan industrial, mekanisme bipartit, mediasi/konsiliasi/arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial mengikuti UU 2/2004.
T
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Tunjangan
Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial›Ketenagakerjaan
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Tunjangan merupakan istilah penting dalam ketenagakerjaan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Definisi
Berikut pengertian Tunjangan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Tunjangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Tunjangan.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Tunjangan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta atau dokumen yang berkaitan dengan Tunjangan. Untuk menilai penerapannya, perlu diperiksa kronologi, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan yang berlaku dalam konteks ketenagakerjaan. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Tunjangan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2013%20Tahun%202003%20tentang%20Ketenagakerjaan
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%206%20Tahun%202023%20tentang%20Cipta%20Kerja
JDIH BPK — Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2035%20Tahun%202021
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%202%20Tahun%202004%20tentang%20Penyelesaian%20Perselisihan%20Hubungan%20Industrial
Glosarium Peraturan JDIH BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Tunjangan beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Tunjangan?
A
Tunjangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
QApa dasar hukum Tunjangan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta perubahan yang berlaku, PP Nomor 35 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks istilah dan fakta yang dihadapi.
QApakah Tunjangan selalu mempunyai arti yang sama dalam setiap perkara?
A
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat berbeda menurut bidang hukum, jenis hubungan hukum, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
QApa yang perlu diperiksa ketika menghadapi persoalan terkait Tunjangan?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
QApakah contoh Tunjangan dalam Kamus Hukum merupakan nasihat hukum?
A
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.
Jelajahi Huruf TIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriKetenagakerjaan & Jaminan Sosial →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Tunjangan? Sampaikan di sini.