PMK Nomor 13 Tahun 2025

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai yang
selanjutnya disebut Undang - Undang PPN adalah Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang - Undang .
2. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN
adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam
Undang - Undang PPN.
- 3 -
3. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa
kena pajak yang dikenai pajak sebagaimana diatur dalam
Undang - Undang PPN.
4. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak
sebagaimana diatur dalam Undang - Undang PPN.
5. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
6. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual
karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk
PPN yang dipungut menurut Undang - Undang PPN dan
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Paj ak.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu
sebagaimana diatur dalam Undang - Undang mengenai
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bese rta
perubahannya.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.