PP Nomor 18 Tahun 2025

Beberapa. ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6786) diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah dan ketentuan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Yang menjadi objek pajak di bidang Usaha
merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di bidang Usaha
Pertambangan sehubungan dengan: a, dari usaha; dan b. penghasilan dari luar usaha, dengan nama dan dalam bentuk apapun. l2l Penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan/ hasil produksinya. (3) dari usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 penghitungannya harus menggunakan harga yang lebih tinggi antara: a. harga patokan Batubara yang merupakan harga batas bawah penjualan Batubara pada saat transaksi; dan b. harga sesungguhnya atau seharusnya yang diterima atau diperoleh penjual. (4) Dalam hal tertentu, penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus harga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara. (5) Harga patokan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga patokan Batubara pada saat transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara. (6)Dihapus. . . SK No250346A
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -4- 2 (6) Dihapus. (71 Perlakuan penghasilan dari luar usaha sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. Ketentuan ayat (l) huruf d dan huruf g dan ayat (2) huruf d dan huruf g Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (l) Bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berlaku ketentuan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pendapatan
daerah sebagai berikut: a. tarif iuran tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berlaku pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diterbitkan; b. tarif iuran produksi atau royalti sesuai dengan ketentuan peraturan pe rundang-undangan di
bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; c. tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton dihitung
berdasarkan formula O,2Lo/o dil<ahkan harga jual; d. tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penjualan hasil tambang per ton dihitung berdasarkan ketentuan/ formula: l. untuk penjualan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3): a) HBA USD 70 (tqjuh puluh) per ton sampai dengan USD 12O (seratus dua puluh) per ton sampai dengan USD 140 (seratus empat puluh) per ton sampai dengan USD 160 (seratus enam puluh) per ton sampai dengan USD 180 (seratus delapan puluh) per ton, (tarif 28% (dua puluh delapan persen) dikalikan harga jual) dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari
hasil produksi per ton; 2. untuk . . . SK No250348A
REPUBLIK INDONESIA EIiFEIEtrN -6- 2. untuk penjualan Batubalg selagqimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (41: (14% (empat belas persen) dikalikan harga jual) dikurangr tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton. e. Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa bagan
pemerintah pusat sebesar 4o/o (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Pedanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diterbitkan; f. Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundaag-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian diterbitkan; g. tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan; h. pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pqiak Bumi dan Bangunan yang berlaku pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian diterbitkan; dan i. bagian pemerintah daerah sebesar 60/o (enam persen) dari keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian diterbitkan, hingga masa IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Pedanjian berakhir. (2)Bagi. . . SK No250349A
IrlII=FITII-N BLIK IN -7 - l2l Bagi pemegang IUPK sebagei Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berlaku ketentuan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pendapatan
daerah sebagai berikut: a. tarif iuran tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berlaku pada saat IUPK sebegai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diterbitkan; b. tarif iuran produksi atau royalti sesuai dengan ketentuan p€raturan perundang-undangan di
bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; c. tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKPB dari hasil produksi per ton dihitung
berdasarkan formula 0,21% dikalikan harga jual; d. tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penjualan hasil tambang per ton dihitung berdasarkan ketentuan / formula: 1. untuk penjualan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3): a) HBA USD 70 (tqiuh puluh) per ton sampai dengan USD 120 (seratus dua puluh) per ton sampai dengan USD l4O (seratus empat puluh) per ton sampai dengan USD 160 (seratus enam puluh) per ton sampai dengan USD 180 (seratus delapan puluh) per ton, (tarif 28% (dua puluh delapan persen) dikalikan harga jual) dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton; 2, untuk penjualan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayatl4l: (14% (empat belas persen) dikalikan harga jual) dikurangr tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton. SK No250351A e. Penerimaan . . .
ITITEFITiFN UBLIK IN -9-
e. Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa bagan
pemerintah pusat sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian diterbitkan; Negara Bukan Pajak di bidang Iingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diterbitkan; g. tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan; h. pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diterbitkan; dan i. bagian pemerintah daerah sebesar 60/o (enam persen) dari keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian diterbitkan, hingga masa IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian berakhir. (3) Harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c dan huruf d dan ayat (2) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (41 Bagan pemerintah daerah sebesar 6% (enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf i diatur dengan rincian sebagai berikut: a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar
1,5% (satu koma lima persen); b. pemerintah . . . f. SK No250352A
PRESIDEN NEPUBLIK TNDONESIA - lo- b. pemerintah kabupaten/kota penghasil
mendapat bagian sebesar 2,5olo (dua koma lima persen); dan c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam
provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 27o (dua persen). (5) Keuntungan bersih pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Pedanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf i dan ayat (21 huruf e dan huruf i, merupakan keuntungan bersih setelah dikurangi Pajak Penghasilan Badan bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setiap tahun sejak berproduksi
berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau kantor akuntan publik yang terdaftar. (6) Saat berlakunya ketentuan perpajakan, Penerimaan
Negara Pajak, dan pendapatan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 sebagai berikut: a. ketentuan tarif iuran tetap dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun IUPK sebaga.i Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; b. ketentuan tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Peg'anjian; c. ketentuan tarif penjualan hasil tambang per ton
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dan ayat (2) huruf d mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa bagian pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; e. ketentuan . . . SK No235568A
BUK INDONESIA - 11- e. ketentuan tarif Pajak Penghasilan Badan dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf g mulai berlaku sejak awal tahun pajak berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; f. ketentuan pajak bumi dan bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h mulai berlaku sejak tahun
pajak berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; dan g. ketentuan begtan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan ayat (21 huruf i mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian. (71 Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketentuan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pendapatan daerah bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian,
berlaku sebagai berikut: a. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dan
ayat (21 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan P4jak; b. pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pajak Penghasilan; c. pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; d. pajak karbon sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Karbon; e. bea meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai;
f. bea . . . SK No250354A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA f. bea masuk dan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan; C. cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; dan h. pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hingga masa IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian berakhir. (8) Saat berlakunya ketentuan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut: a. ketentuan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c mulai berlaku sejak awal tahun pajak berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; b. ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h
mulai berlaku sejak tahun kalender berikutnya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan I (satu) Pasal, yakni Pasal 18A sehinsga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18A (l) Terhadap ketentuan perpdakan dan/ atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Usaha Pertambanga.n Batubara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan evaluasi secara berkala. (21 Dal,am melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.