PP Nomor 48 Tahun 2025

(1) Evaluasi Kawasan Telantar bertujuan untuk
mengidentilikasi pengusahaan, penggunaan, dan/atau
pemanfaatan kawasan baik yang Izin/ Konsesi/ Perizinan
Berusahanya masih berlaku maupun yang telah berakhir
berdasarkan hasil inventarisasi kawasan terindikasi
telantar.
(21 Evaluasi Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk
dan ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.
(3) Evaluasi . . .
FRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
- l1-
(3) Evaluasi Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemberitahuan pelaksanaan evaluasi kepada
Pemegang Izin/ Konsesi/ Perizinan Berusaha atau
bekas Pemegang Izin/ Konsesi
lPerizinan Berusaha;
b. pemeriksaan terhadap dokumen lzin/Konsesi/
Pet'tzinan Berusaha;
c. pemeriksaan terhadap dokumen rencana
pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan
Izin/ Konsesi/ Perizinan Berusaha dan/ atau
kawasan;
d. pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan,
dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan
Berusaha dan/ atau kawasan secara faktual; dan
e. penyampaian hasil evaluasi kepada Pemegang
Izin/ Konsesi/ Perizinan Berusaha atau bekas
Pemegang Izin/ Konsesi/ Perizinan Berusaha.
(41 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
kalender.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui
Pemegang Izin/ Konsesi/ Perizinan Berusaha atau bekas
Pemegang Izin/ Konsesi/ Perizinan Berusaha sengaja tidak
mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak
memanfaatkan lzin Perizinan Berusaha
/Konsesi/
dan/ atau kawasan yang dikuasai:
a. dilakukan proses pemberian peringatan kepada
Pemegang Izin/ Konsesi/ Pet'tzinan Berusaha, untuk
Izin/Konsesi/Peizrnan Berusaha yang masih
berlaku; atau
b. ditindaklanjuti ke tahapan penetapan Kawasan
Telantar, untuk lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha
yang telah berakhir.