☰Daftar Isi Regulasi47 Pasal

PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 48 Tahun 2025

Tentang

Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

Sedang dibacaPasal 16Pasal 15 dari 47

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

48Nomor

2025Tahun Terbit

47Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 15 dari 47

32%

TEKS RESMI

Pasal 16

Dalam hal alamat Pemegang Izin/ Konsesi/ Perizinan Berusaha
atau bekas Pemegang Izin/ Konsesi/ Perizinan Berusaha tidak
diketahui, proses pemberitahuan pelaksanaan evaluasi dan
penyampaian hasil evaluasi dalam pelaksanaan penertiban
Kawasan Telantar dilakukan dengan ketentuan:
a. diumumkan . . .
REPUBUK INDONESTA
-t2-
a. diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat;
b. diumumkan di situs web Instansi dan Kementerian;
c. diumumkan di media massa; dan/ atau
d. disampaikan ke alamat Pemegang Izin/Konsesi/
Perizinan Berusaha atau bekas Pemegang
Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terdaftar pada
sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh
kementerian yang urusan
pemerintahan di bidang hukum.
Paragraf 3
Peringatan Kawasan Telantar

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

Badan HukumDisebut dalam Pasal 16

Badan Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…

DesaDisebut dalam Pasal 16

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

IkanDisebut dalam Pasal 16

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

InformasiDisebut dalam Pasal 16

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

IzinDisebut dalam Pasal 16

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

KelurahanDisebut dalam Pasal 16

Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan yang dipimpin lurah sebagai perangkat kecamatan dan melaksanakan pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan.

KonsesiDisebut dalam Pasal 16

Konsesi adalah keputusan persetujuan berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan pihak lain untuk pengelolaan fasilitas umum, sumber daya alam, atau…

PerizinanDisebut dalam Pasal 16

Perizinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPerizinan Berusaha Jasa Lingkungan KonservasiPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMEN P2MI/BP2MI Nomor 31 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 18Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelKadis DPMPTSP Nias Selatan Intansani Haria Perkuat Pemahaman Investasi dan Perizinan UsahaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium