MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 48 Tahun 2025

Tentang

Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

Sedang dibacaPasal 24Pasal 22 dari 47
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
48Nomor
2025Tahun Terbit
47Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 22 dari 47
47%
TEKS RESMI

Pasal 24

Dalam hal alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan,
atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak
diketahui, proses pemberitahuan pelalsanaan evaluasi dan
penyampaian hasil evaluasi dalam pelaksanaan penertiban
Tanah Telantar dilakukan dengan ketentuan:
a. untuk Pemegang Hak dan Pemegang Dasar Penguasaan
Atas Tanah perorangan, surat pemberitahuan
pelaksanaan evaluasi dan penyampaian hasil evaluasi
diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat, situs
web Kementerian, dan/ atau media massa; dan
b. untuk Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan
Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah badan hukum,
surat pemberitahuan pelaksanaan evaluasi dan
penyampaian hasil evaluasi disampaikan ke alamat
Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau
Pemegang Dasar Penguasa€m Atas Tanah yang terdaftar
pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, situs web Kementerian,
dan/ atau media massa.
Paragraf 3 . . .
TIEPUBUK INDONESIA
-t7-
Paragraf 3
Peringatan Tanah Telantar

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Badan HukumDisebut dalam Pasal 24

Badan Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…

 DesaDisebut dalam Pasal 24

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

 Hak PengelolaanDisebut dalam Pasal 24

Hak Pengelolaan adalah istilah dalam hukum agraria dan pertanahan yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan penguasaan,…

 IkanDisebut dalam Pasal 24

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 InformasiDisebut dalam Pasal 24

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

 KelurahanDisebut dalam Pasal 24

Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan yang dipimpin lurah sebagai perangkat kecamatan dan melaksanakan pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan.

 Urusan PemerintahanDisebut dalam Pasal 24

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045