☰Daftar Isi Regulasi47 Pasal

PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 48 Tahun 2025

Tentang

Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

Sedang dibacaPasal 33Pasal 31 dari 47

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

48Nomor

2025Tahun Terbit

47Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 31 dari 47

66%

TEKS RESMI

Pasal 33

Terhadap penetapan Tanah Telantar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29, Pemegang Hak, Pemegang Hak
Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas
Tanah dapat mengajukan keberatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 34...
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
-2t-

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

Hak PengelolaanDisebut dalam Pasal 33

Hak Pengelolaan adalah istilah dalam hukum agraria dan pertanahan yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan penguasaan,…

PenetapanDisebut dalam Pasal 33

Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

PeraturanDisebut dalam Pasal 33

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 33

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…

Undang-UndangDisebut dalam Pasal 33

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahDaftar Nama Pemegang Hak TanahPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMEN ATR/KEPALA BPN Nomor 9 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 21Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelKetua PTTUN Medan Dr. Disiplin F. Manao Siapkan 1 Hektare Tanah untuk Rencana PN Nias SelatanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium