UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pencabutan UU Nomor 8 Tahun 1981 secara keseluruhan; ketentuan peralihan terdapat pada Pasal 361 UU Nomor 20 Tahun 2025.
Regulasi
UU Nomor 8 Tahun 1981
Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Halaman ini telah diakses 457.7K kali
BAB XVPENUNTUTAN
Status: Tidak BerlakuNaskah konsolidasi belum tersedia. Lihat Metadata untuk riwayat perubahan.
RIWAYAT PERUBAHANStatus Pasal 140
Tidak BerlakuPasal ini merupakan naskah historis KUHAP 1981. UU Nomor 8 Tahun 1981 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 2 Januari 2026 oleh UU Nomor 20 Tahun 2025. Ketentuan peralihan Pasal 361 UU Nomor 20 Tahun 2025 tetap perlu diperhatikan untuk perkara tertentu yang sudah berjalan.
1 Perubahan
Teks Resmi
Pasal 140
(1)Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
(2)a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
b.Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
c.Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
d.Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.
Penjelasan Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) huruf a
Cukup jelas.
Ayat (2) huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2) huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2) huruf d
Alasan baru tersebut diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat.
Daftar Isi LengkapStruktur regulasi dan seluruh pasal
Struktur Regulasi
BAB IKETENTUAN UMUM
BAB IIRUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
BAB IIIDASAR PERADILAN
BAB IVPENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
BAB VPENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT
Bagian Kedua - Penahanan
BAB VITERSANGKA DAN TERDAKWA
BAB VIIIBERITA ACARA
BAB IXSUMPAH ATAU JANJI
BAB XWEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
Bagian Ketiga - Pengadilan Tinggi
Bagian Keempat - Mahkamah Agung
BAB XIIGANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI
Bagian Kedua - Rehabilitasi
BAB XIVPENYIDIKAN
Bagian Kedua - Penyidikan
BAB XVIPEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Bagian Kedua - Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili
Bagian Ketiga - Acara Pemeriksaan Biasa
Bagian Keempat - Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa
Bagian Keenam - Acara Pemeriksaan Cepat
Paragraf 1 - Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
Lampiran
Regulasi ini tidak memiliki lampiran tersendiri.
