JAKARTA, MIMBARBANGSA.COM — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh politik yang berpotensi dipertimbangkan untuk mengisi jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Pernyataan itu disampaikan Doli pada Jumat, 13 November 2026, ketika MPR tengah menyiapkan tahapan pengisian kekosongan jabatan tersebut. Delapan nama yang disebut berasal dari sejumlah partai politik, baik di dalam maupun di luar koalisi pemerintahan. Doli tidak menyatakan daftar tersebut sebagai usulan resmi Partai Golkar kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan mengenai figur yang akan diajukan sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Delapan Nama dari Berbagai Partai
Dari PDI Perjuangan, Doli menyebut nama Puan Maharani sebagai salah satu figur yang dapat dipertimbangkan. Untuk Partai Golkar, ia mengemukakan nama Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Tiga nama lainnya berasal dari Partai Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Sementara itu, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, serta Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat melengkapi delapan tokoh tersebut. Penyebutan nama-nama itu tidak berarti mereka telah diajukan secara resmi atau menyatakan kesediaan menjadi calon wakil presiden.
Merujuk keterangan yang dimuat CNN Indonesia, Doli menilai pengalaman politik dan pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyebut para figur tersebut. Ia menggambarkan mereka sebagai tokoh partai yang telah lama berkecimpung dalam politik maupun pemerintahan. Kendati demikian, ia tidak menetapkan satu pun dari delapan tokoh sebagai pilihan resmi Golkar. Doli menyampaikan bahwa Golkar akan mendukung keputusan Presiden, baik apabila figur yang dipilih berasal dari partai pendukung pemerintah, partai di luar koalisi, maupun dari luar partai politik.
MPR Minta Dua Nama Calon kepada Presiden
Di tengah munculnya sejumlah nama potensial, Majelis Permusyawaratan Rakyat mulai mempersiapkan proses pemilihan wakil presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan hasil rapat gabungan MPR yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada Jumat, 13 November 2026. Berdasarkan keterangan Muzani yang dilaporkan ANTARA, rapat memutuskan pimpinan MPR mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden. MPR juga membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa persyaratan calon yang diajukan. Selain itu, tim ad hoc disiapkan untuk menyusun ketetapan MPR berkaitan dengan hasil pemilihan.
Menurut keterangan Muzani, rapat paripurna MPR untuk memilih dan mengesahkan wakil presiden pengganti dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026. Jadwal tersebut merupakan keputusan yang diumumkan setelah rapat gabungan, bukan bukti bahwa kandidat telah ditetapkan. Proses verifikasi terhadap dua nama baru dapat dilaksanakan setelah Presiden menyampaikan usul calon beserta persyaratannya. Hingga laporan mengenai delapan tokoh tersebut diterbitkan, belum terdapat pengumuman resmi dua nama calon pilihan Presiden dalam sumber yang diperiksa. Karena itu, daftar yang disampaikan Doli masih harus dipahami sebagai pandangan mengenai figur potensial.
Pengisian Jabatan Wapres Diatur Konstitusi
Proses pengisian jabatan tersebut menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa lembaganya telah menerima surat tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan konstitusi. Setelah menerima surat, pimpinan MPR menyiapkan rapat gabungan untuk menentukan langkah pengisian jabatan yang kosong. Proses itu meliputi pengajuan dua nama oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan, dan pemilihan melalui sidang paripurna MPR. Rangkaian tahapan tersebut menjadi dasar kelembagaan bagi penentuan pengganti Gibran.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Pemilihan dilakukan terhadap dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur pengajuan dua calon beserta persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. Dengan mekanisme itu, delapan nama yang disebut Doli belum dapat diperlakukan sebagai daftar calon resmi untuk dipilih oleh MPR. Kepastian mengenai figur yang masuk tahap pemilihan masih bergantung pada pengajuan Presiden dan proses verifikasi yang disiapkan MPR.
Komentar
0 tanggapan