BANDUNG, MIMBARBANGSA.COM — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bandung memperkuat kemampuan pengurus ranting melalui pendidikan politik yang diselenggarakan pada Sabtu (10/10/2026). Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman ideologi, memperkuat organisasi, serta mendorong kader lebih aktif menangani persoalan masyarakat. Partai juga menginstruksikan pembentukan tim advokasi di tingkat kelurahan untuk membantu warga yang menghadapi kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pengurus partai di lingkungan masyarakat.
Pendidikan politik tersebut mengangkat tema “Pemahaman Ideologi Partai untuk Penguatan Kapasitas Struktur Pengurus Ranting PDI Perjuangan se-Kota Bandung”. Kegiatan ini mempertemukan para ketua ranting untuk memperdalam pemahaman mengenai arah perjuangan dan sejarah organisasi. Penguatan tersebut dinilai penting karena pengurus ranting berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Melalui kegiatan ini, DPC mengharapkan kader mampu menghubungkan pemahaman politik dengan kebutuhan warga sehari-hari.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, Andri Gunawan, menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan organisasi. Menurutnya, keterlibatan dalam partai politik tidak cukup hanya diwujudkan melalui aktivitas internal dan kepentingan elektoral. Kader dituntut memiliki kepedulian sosial, semangat gotong royong, serta tanggung jawab terhadap persoalan di sekitarnya. Ia menginginkan nilai-nilai tersebut diterapkan melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kemiskinan dan Ketimpangan Jadi Perhatian
Andri menempatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pengurus partai. Menurutnya, perjuangan politik masa kini harus mampu menjawab kesulitan yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok dengan kondisi ekonomi rentan. Keberpihakan kepada warga tidak boleh berhenti pada pernyataan atau kegiatan seremonial. Kehadiran kader, dalam pandangannya, harus dapat dirasakan ketika masyarakat membutuhkan pendampingan.
Salah satu contoh yang disampaikan Andri berkaitan dengan warga kurang mampu yang mengalami hambatan ketika hendak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagian warga, menurut penjelasannya, dapat merasa takut mendatangi rumah sakit karena persoalan biaya atau ketidaktahuan mengenai akses layanan yang tersedia. Kondisi semacam itu menjadi alasan perlunya kader memahami persoalan administrasi dan membantu warga menemukan jalur pelayanan yang sesuai. Ia bahkan mendorong pengurus bersedia mendampingi masyarakat hingga persoalan yang dihadapi mendapatkan penanganan.
Dalam konteks tersebut, Andri menyinggung keberadaan Universal Health Coverage (UHC) sebagai salah satu informasi yang perlu dipahami ketika membantu warga. Namun, akses terhadap pelayanan kesehatan tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan program yang berlaku. Karena itu, peran pendampingan perlu diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar dan mengurus administrasi secara tepat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan yang muncul akibat keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur pelayanan.
Pengurus Ranting Diinstruksikan Membentuk Tim Advokasi
Untuk memperkuat pendampingan masyarakat, DPC PDI Perjuangan Kota Bandung telah menginstruksikan pengurus ranting di tingkat kelurahan agar membentuk tim advokasi khusus. Tim tersebut diarahkan untuk membantu warga yang menghadapi kesulitan mengurus kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Instruksi itu merupakan bagian dari upaya organisasi memperluas kegiatan pelayanan sosial melalui struktur partai yang berada paling dekat dengan masyarakat. Pelaksanaan dan hasil kerja tim tersebut selanjutnya menjadi aspek penting untuk melihat efektivitas kebijakan internal tersebut.
Andri menjelaskan bahwa pendampingan dibutuhkan terutama oleh warga yang merasa kesulitan, ragu, atau takut menghadapi proses administrasi pelayanan publik. Pengurus ranting diharapkan tidak sekadar menerima keluhan, tetapi mampu membantu masyarakat memahami langkah yang perlu ditempuh. Dalam pelaksanaannya, kegiatan advokasi dapat diarahkan pada komunikasi dengan penyelenggara layanan dan pendampingan administrasi sesuai kebutuhan warga. Meski demikian, kewenangan pengambilan keputusan atas pelayanan tetap berada pada instansi atau lembaga yang berwenang.
Upaya tersebut sekaligus memperlihatkan perhatian DPC terhadap fungsi pengurus ranting di luar kegiatan konsolidasi politik. Struktur organisasi tingkat kelurahan dipandang memiliki kedekatan dengan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kedekatan itu dapat menjadi modal untuk mengenali warga yang membutuhkan bantuan lebih awal. Namun, manfaat nyata program advokasi masih bergantung pada kesiapan pengurus, koordinasi dengan penyedia layanan, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Konsolidasi Organisasi dan Pemahaman Sejarah Partai
Ketua Pelaksana Pendidikan Politik DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, Robert Kennedy Sihombing, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program internal bidang organisasi. Tujuannya bukan hanya memperkuat pemahaman ideologi, tetapi juga membangun kesadaran pengurus mengenai sejarah perjalanan partai. Pengetahuan tersebut dianggap penting untuk menjaga kesamaan arah gerak organisasi di seluruh ranting. Robert menilai para ketua ranting memiliki tanggung jawab langsung dalam menghadapi perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurut Robert, kader di tingkat ranting dituntut memahami kondisi yang berkembang, baik di Kota Bandung maupun dalam konteks Jawa Barat dan nasional. Pemahaman itu diperlukan agar mereka tidak hanya menjalankan kegiatan organisasi secara rutin, tetapi juga mampu merespons persoalan di sekitarnya. Bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok masyarakat menjadi sejumlah isu yang disebut memerlukan perhatian. Ia berharap pendidikan politik dapat memperkuat kemampuan kader dalam menemukan pendekatan yang sesuai terhadap berbagai persoalan tersebut.
Kegiatan pendidikan politik juga menghadirkan pembahasan mengenai pengalaman organisasi dan perjalanan perjuangan PDI Perjuangan. Materi semacam ini diarahkan untuk memberikan pemahaman lebih luas kepada pengurus mengenai identitas serta tujuan gerakan politik partai. Selain memperkuat pengetahuan, forum tersebut menjadi sarana menyelaraskan pandangan antarpengurus ranting. Dengan demikian, konsolidasi yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan struktur kepengurusan, tetapi juga dengan kesiapan menjalankan kegiatan organisasi.
Target Politik 2029 Turut Mengemuka
Dalam kegiatan yang sama, mantan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ketut Sustiawan, menyampaikan harapan agar kader tetap berpegang pada ideologi partai. Ia mengingatkan peran historis Bandung dalam perjalanan gerakan politik yang dikaitkannya dengan perjuangan Bung Karno. Ketut juga mendorong pengurus untuk kembali membangun kekuatan organisasi di tengah masyarakat. Menurut pandangannya, konsolidasi yang dijalankan dapat menjadi modal menghadapi persaingan politik pada masa mendatang.
Ketut menyatakan optimisme bahwa PDI Perjuangan mempunyai peluang untuk kembali meraih kemenangan di Kota Bandung pada Pemilu 2029. Pernyataan tersebut merupakan target dan harapan politik, bukan gambaran mengenai hasil pemilihan mendatang. Untuk mencapai tujuan itu, organisasi masih perlu menjalankan berbagai agenda konsolidasi dan membangun dukungan masyarakat. Penguatan pengurus ranting menjadi salah satu langkah yang sedang ditempuh di tingkat kota.
Sebelumnya, konsolidasi kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Bandung periode 2025–2030 juga telah dilakukan pada April 2026. Dalam kegiatan tersebut, partai menekankan penguatan organisasi hingga tingkat ranting dan anak ranting sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik berikutnya. Pendidikan politik pada Oktober ini menambah rangkaian kegiatan penguatan internal yang dilaksanakan di bawah kepemimpinan Andri Gunawan. Sementara itu, keberhasilan rencana pendampingan warga masih perlu dinilai dari pembentukan tim advokasi dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Komentar
0 tanggapan