Divpropam Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal

JAKARTA, MIMBARBANGSA.COM — Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang kode etik terhadap Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution pada Selasa (10/11/2026), menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Sidang tersebut menjadi tahap baru dalam penanganan perkara yang juga melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Kepolisian menyatakan pemeriksaan etik terhadap para tersangka akan dilakukan secara bertahap. Hingga informasi itu disampaikan kepada publik, belum ada keputusan sidang yang diumumkan.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa persidangan terhadap Ahrie Sonta berlangsung sesuai agenda yang telah direncanakan. Keterangan itu disampaikan kepada awak media di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Isir menjelaskan bahwa pemeriksaan kode etik dimulai terhadap perwira berinisial AS sebelum dilanjutkan kepada pihak lainnya. Namun, pihak kepolisian belum mengungkap susunan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menangani pemeriksaan tersebut.

Empat Perwira Tinggi Berstatus Tersangka

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah. Keempatnya adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN/AS), Eko Hadi Santoso (EH), dan Slamet Uliandi (SU). Penanganan perkara tersebut juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Status tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah.

Menurut keterangan kepolisian yang diberitakan ANTARA, dugaan penyadapan itu menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak lainnya. Kelompok yang disebut meliputi pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Peristiwa yang tengah diselidiki disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Rincian mengenai keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing tersangka masih menjadi bagian dari perkara yang perlu diuji melalui proses hukum.

Dugaan Penyadapan Tanpa Prosedur Resmi

Penyidik menduga kegiatan penyadapan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan administratif dan prosedural yang seharusnya berlaku. Dalam penjelasan kepolisian, kegiatan tersebut disebut tidak didukung surat permohonan penyidik maupun dokumen laporan polisi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dugaan penghilangan data elektronik tersebut merupakan salah satu aspek perkara yang harus dibuktikan secara terpisah dari pemeriksaan pelanggaran etik.

Sebelumnya, Polri telah memberikan keterangan mengenai proses penahanan terhadap sejumlah tersangka. Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso dilaporkan menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan yang disebut berkaitan dengan kondisi pascastroke. Keterangan tersebut menggambarkan status penanganan perkara dalam laporan yang tersedia dan tetap memerlukan pembaruan apabila terdapat keputusan penyidik yang lebih baru.

Kuasa Hukum Nyatakan Kesiapan Bekerja Sama

Dari pihak Ahrie Sonta, kuasa hukumnya, Krisna Murti, sebelumnya menyampaikan bahwa kliennya bersedia bekerja sama dalam proses penyidikan. Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan video yang diberitakan CNN Indonesia pada Jumat, 6 November 2026. Krisna juga menyatakan bahwa kliennya memperoleh pendampingan hukum selama pemeriksaan dan tidak mengalami intimidasi. Keterangan kuasa hukum tersebut merupakan posisi pihak tersangka yang perlu ditempatkan berdampingan dengan penjelasan penyidik dan perkembangan pemeriksaan etik.

Hasil Sidang Etik Belum Diumumkan

Pelaksanaan sidang etik merupakan perkembangan tersendiri di luar rangkaian penyidikan pidana yang dilakukan Bareskrim Polri. Persidangan etik berfokus pada dugaan pelanggaran terhadap kewajiban dan standar perilaku profesi anggota kepolisian, sedangkan perkara pidana memerlukan pembuktian melalui mekanisme peradilan yang berlaku. Sampai laporan awal diterbitkan, informasi mengenai komposisi majelis, pemeriksaan dalam persidangan, dan keputusan terhadap Ahrie Sonta belum diperinci kepada publik. Karena itu, hasil ataupun bentuk sanksi etik belum dapat dinyatakan sebagai fakta.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keputusan Komisi Kode Etik Polri dan kelanjutan penyidikan yang dilakukan Bareskrim. Kepolisian telah menyatakan bahwa pemeriksaan etik terhadap para tersangka direncanakan berjalan secara bertahap. Namun, jadwal pemeriksaan bagi tersangka lainnya belum dapat dipastikan dari keterangan yang tersedia. Seluruh pihak yang tersangkut perkara tetap memiliki hak atas pembelaan dan asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.