Relevan pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XXI/2023, Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab, Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional.

Catatan Redaksi: Artikel MIMBAR HUKUM ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi hukum, bukan nasihat hukum untuk sengketa tertentu. Penentuan apakah suatu konten merupakan karya jurnalistik dan bagaimana mekanisme hukum diterapkan bergantung pada fakta, proses pembuatan, media penerbit, hubungan dengan perusahaan pers, tindakan yang dipersoalkan, serta bukti dalam perkara konkret.