KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Iuran Program JKP

Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial›Jaminan Sosial

Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.

1 ViewsHuruf I

Iuran Program JKP merupakan istilah penting dalam hukum jaminan sosial dan BPJS. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi

Berikut pengertian Iuran Program JKP serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Iuran Program JKP adalah istilah yang digunakan dalam hukum jaminan sosial dan BPJS untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS, JKN, pelayanan kesehatan, iuran, klaim, JKK, JKM, JHT, JP, JKP, manfaat, data upah, pengaduan, atau sanksi pemberi kerja. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Iuran Program JKP.

UU 40/2004 dan UU 24/2011 berstatus berlaku. JKN diatur antara lain melalui Perpres 82/2018 jo. Perpres 59/2024; JKK-JKM melalui PP 44/2015 jo. PP 49/2023; JHT melalui PP 46/2015 jo. PP 60/2015; JP melalui PP 45/2015; dan JKP melalui PP 37/2021 jo. PP 6/2025.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, serta peraturan program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Iuran Program JKP dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu hubungan kerja, kegiatan usaha, layanan, kepesertaan, atau sengketa terdapat persoalan mengenai Iuran Program JKP. Untuk menilai penerapannya dalam Jaminan Sosial, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.

Istilah Terkait

Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Iuran Program JKP dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.

Sumber Resmi

Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.

Sumber resmi — UU 40/2004: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40787/uu-no-40-tahun-2004

Sumber resmi — UU 24/2011: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268/uu-no-24-tahun-2011

Sumber resmi — Perpres 59/2024: https://peraturan.bpk.go.id/Details/285181/perpres-no-59-tahun-2024

Sumber resmi — PP 44/2015: https://peraturan.bpk.go.id/Details/5612/pp-no-44-tahun-2015

Sumber resmi — PP 45/2015: https://peraturan.bpk.go.id/Details/5613/pp-no-45-tahun-2015

Sumber resmi — PP 46/2015: https://peraturan.bpk.go.id/Details/5614/pp-no-46-tahun-2015

Sumber resmi — PP 37/2021: https://peraturan.bpk.go.id/Details/161919/pp-no-37-tahun-2021

FAQ

Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Iuran Program JKP beserta jawaban ringkasnya.

QApa yang dimaksud dengan Iuran Program JKP?

QApa dasar hukum Iuran Program JKP?

Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, serta peraturan program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks dan fakta.

QKapan Iuran Program JKP menjadi penting?

Istilah ini menjadi penting ketika fakta, hubungan kerja, kegiatan usaha, layanan, atau proses hukum berkaitan langsung dengan Jaminan Sosial.

QApa yang perlu diperiksa terkait Iuran Program JKP?

Periksa kronologi, dokumen, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, dan perkembangan hukum terbaru.

QApakah contoh Iuran Program JKP merupakan nasihat hukum?

Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata perlu dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

Jelajahi Huruf IIstilah hukum lainnya

Lihat semua →

Identifikasi Arsip Vital›Identifikasi Bahaya›Identifikasi dan Registrasi Ternak›Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Pemerintah›Identifikasi Kendaraan Bermotor›Identifikasi Kepolisian›

Jelajahi KategoriKetenagakerjaan & Jaminan Sosial →

Tags

Hukum IndonesiaIuran Program JKPJaminan SosialKetenagakerjaan & Jaminan Sosial

Diskusi & Komentar

Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Iuran Program JKP? Sampaikan di sini.