Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Korporasi adalah subjek hukum yang dalam hukum pidana dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Korporasi adalah subjek hukum yang dalam hukum pidana dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berikut pengertian Korporasi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Korporasi adalah subjek hukum yang dalam hukum pidana dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023, cakupan korporasi meliputi antara lain:
perseroan terbatas;
yayasan;
koperasi;
badan usaha milik negara;
badan usaha milik daerah;
perkumpulan berbadan hukum;
perkumpulan yang tidak berbadan hukum;
firma;
persekutuan komanditer; dan
bentuk lain yang dipersamakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, istilah korporasi dalam hukum pidana lebih luas daripada sekadar perusahaan berbentuk PT.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Korporasi.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ [Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 2023](Sumber Resmi↗) Pasal ini menetapkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana dan menentukan bentuk-bentuk badan atau perkumpulan yang termasuk dalam pengertian korporasi.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ [Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 2023](Sumber Resmi↗) Mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional atau orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ [Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 2023](Sumber Resmi↗) Tindak pidana korporasi juga dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi tetapi mempunyai kemampuan mengendalikan korporasi.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ [Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 2023](Sumber Resmi↗) Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat timbul apabila, antara lain, tindak pidana: termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi; menguntungkan korporasi secara melawan hukum; diterima sebagai kebijakan korporasi; terjadi karena korporasi tidak mengambil langkah pencegahan atau memastikan kepatuhan hukum; dan/atau dibiarkan terjadi oleh korporasi.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ [Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2023](Sumber Resmi↗) Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dapat dikenakan kepada: korporasi; pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional; pemberi perintah; pemegang kendali; dan/atau pemilik manfaat korporasi.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ [Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2023](Sumber Resmi↗) Korporasi dalam keadaan tertentu juga dapat menggunakan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ [Pasal 118 UU Nomor 1 Tahun 2023](Sumber Resmi↗) [Pasal 119 UU Nomor 1 Tahun 2023](Sumber Resmi↗) [Pasal 120 UU Nomor 1 Tahun 2023](Sumber Resmi↗) KUHP Nasional menentukan bahwa pidana bagi korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda. Pidana tambahan dapat berupa antara lain pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, perampasan keuntungan, pencabutan izin tertentu, penutupan atau pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan pedoman bagi proses penanganan perkara pidana dengan korporasi sebagai pelaku atau pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Peraturan ini tercatat masih berlaku.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
8 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Korporasi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Sebuah perusahaan pengolahan limbah mengetahui bahwa sistem pembuangan limbahnya tidak memenuhi ketentuan hukum. Manajemen kemudian memerintahkan karyawan untuk tetap membuang limbah secara ilegal agar biaya pengolahan dapat ditekan.
Apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dalam lingkup kegiatan perusahaan serta memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada perusahaan, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat diarahkan kepada orang yang membuang limbah.
Berdasarkan ketentuan KUHP Nasional, korporasi dan pihak tertentu yang mempunyai peran dalam pengambilan keputusan atau pengendalian perusahaan dapat pula dimintai pertanggungjawaban, sepanjang unsur hukumnya terbukti.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan uraian mengenai perkara tertentu.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Korporasi tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Korporasi dapat dibaca semua pengunjung.
Korporasi adalah subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Cakupannya termasuk berbagai badan hukum, badan usaha, serta perkumpulan tertentu yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Tidak. KUHP Nasional juga mencakup antara lain yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, perkumpulan, firma, dan persekutuan komanditer serta bentuk lain yang dipersamakan menurut hukum.
Ya. Pasal 45 KUHP Nasional secara tegas menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap bergantung pada terpenuhinya ketentuan yang diatur dalam KUHP dan undang-undang terkait.
Selain korporasi, pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat sesuai peran dan unsur yang terbukti.
Kelengkapan struktur: 100% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Korporasi? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini disusun untuk membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.