Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Kepentingan nasional dalam hukum pidana adalah kepentingan hukum Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang dari perbuatan yang menyerang atau membahayakannya, termasuk ketika tindak pidana dilakukan di luar wilayah Indonesia.
Kepentingan nasional dalam hukum pidana adalah kepentingan hukum Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang dari perbuatan yang menyerang atau membahayakannya, termasuk ketika tindak pidana dilakukan di luar wilayah Indonesia.
Berikut pengertian Kepentingan Nasional serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Kepentingan nasional dalam hukum pidana adalah kepentingan hukum Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang dari perbuatan yang menyerang atau membahayakannya, termasuk ketika tindak pidana dilakukan di luar wilayah Indonesia.
Istilah ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan negara. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan cakupan yang lebih luas terhadap kepentingan Indonesia yang dapat dilindungi melalui penerapan hukum pidana nasional.
Kepentingan nasional yang dilindungi menurut Pasal 5 meliputi:
Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
Martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau pejabat Indonesia di luar negeri;
Mata uang, segel, cap negara, meterai, surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;
Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, serta aset nasional atau negara Indonesia;
Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;
Kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang; atau
Warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana.
Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa kepentingan nasional dalam hukum pidana mencakup kepentingan negara, perekonomian, infrastruktur, sistem elektronik, aset nasional, hingga perlindungan tertentu terhadap warga negara Indonesia.
Penjelasan Pasal 5 menyebut perumusan kepentingan nasional tersebut bersifat limitatif dan terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan yang dilindungi ditentukan oleh hukum, sedangkan jenis tindak pidana yang dapat menyerang kepentingan tersebut tidak dirumuskan secara tertutup untuk seluruh kemungkinan yang dapat berkembang.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kepentingan Nasional.
Pasal 5 merupakan dasar utama pengaturan kepentingan nasional dalam kaitannya dengan asas pelindungan dan asas nasional pasif. Ketentuan tersebut memungkinkan hukum pidana Indonesia diterapkan terhadap setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila melakukan tindak pidana terhadap kepentingan Indonesia yang termasuk dalam cakupan yang ditentukan oleh pasal tersebut.
Penjelasan Pasal 5 menerangkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri. Penjelasan tersebut juga menegaskan bahwa perumusan kepentingan nasional dibuat secara limitatif dan terbuka untuk memberikan fleksibilitas penerapan hukum dengan tetap berada dalam batas kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan.
KUHP Nasional menjadi dasar umum penerapan hukum pidana Indonesia. Buku Kesatu KUHP berisi aturan umum yang menjadi pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta ketentuan pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. UU ini berlaku sejak 2 Januari 2026.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kepentingan Nasional dalam situasi yang mungkin terjadi.
Seseorang yang berada di luar wilayah Indonesia melakukan serangan secara sengaja terhadap sistem komunikasi elektronik yang termasuk bagian dari kepentingan nasional Indonesia.
Pelaku melakukan seluruh perbuatannya dari negara lain dan bukan warga negara Indonesia. Meskipun demikian, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan menyerang kepentingan yang dilindungi oleh Pasal 5 KUHP Nasional, hukum pidana Indonesia dapat memiliki dasar untuk diterapkan terhadap perbuatan tersebut.
Hal yang menjadi titik utama bukan semata-mata tempat atau kewarganegaraan pelaku, melainkan adanya kepentingan nasional Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang dan menjadi sasaran tindak pidana.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan uraian mengenai perkara tertentu.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Kepentingan Nasional dapat dibaca semua pengunjung.
Dalam konteks hukum pidana, kepentingan nasional adalah kepentingan hukum Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang dari tindak pidana yang menyerang atau membahayakannya.
Kepentingan tersebut dapat berkaitan dengan keamanan negara, perekonomian, aset nasional, sistem komunikasi elektronik, pelayaran, penerbangan, serta kepentingan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
Kepentingan nasional dalam kaitannya dengan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana di luar wilayah Indonesia terutama diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Tidak. Pasal 5 juga mencakup perekonomian, perdagangan, perbankan, keselamatan pelayaran dan penerbangan, aset nasional, sistem komunikasi elektronik, serta kepentingan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
Tidak selalu. Pasal 5 justru mengatur penerapan hukum pidana Indonesia terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah Indonesia apabila tindak pidana tersebut menyerang kepentingan Indonesia yang dilindungi.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Kepentingan Nasional? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.