Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Izin Usaha Kawasan Industri merupakan istilah penting dalam hukum perindustrian. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Izin Usaha Kawasan Industri serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Izin Usaha Kawasan Industri adalah istilah dalam hukum perindustrian yang menjelaskan pembangunan industri, perusahaan industri, kawasan industri, perwilayahan, sumber daya, teknologi, standardisasi, industri hijau, perizinan, informasi, pembinaan, pengawasan, atau pengamanan industri yang berkaitan dengan izin Usaha Kawasan Industri.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, kegiatan usaha, administrasi, pemeriksaan, pengawasan, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Izin Usaha Kawasan Industri.
Catatan penerapan — UU 3/2014 berstatus berlaku dan JDIH BPK mencatat perubahan melalui UU 6/2023. Pelaksanaan teknis juga diatur dalam peraturan pelaksana sektor industri.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Izin Usaha Kawasan Industri dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan izin Usaha Kawasan Industri. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Izin Usaha Kawasan Industri.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Izin Usaha Kawasan Industri dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38572/uu-no-3-tahun-2014
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Izin Usaha Kawasan Industri beserta jawaban ringkasnya.
Izin Usaha Kawasan Industri pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum perindustrian yang berkaitan dengan izin Usaha Kawasan Industri.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Perindustrian terkait — Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Izin Usaha Kawasan Industri dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami pembangunan industri, perusahaan industri, kawasan industri, perwilayahan, sumber daya, teknologi, standardisasi, industri hijau, perizinan, informasi, pembinaan, pengawasan, atau pengamanan industri yang relevan dalam Hukum Perindustrian.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Izin Usaha Kawasan Industri? Sampaikan di sini.