Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan istilah penting dalam perundang-undangan. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Berikut pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan memiliki kedudukan setingkat undang-undang sampai memperoleh persetujuan DPR.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam entri Kamus Hukum ini.
UU 13/2022 merupakan perubahan kedua atas UU 12/2011 dan menjadi rujukan penting untuk tahapan, asas, teknik, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat fakta yang menunjukkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan memiliki kedudukan setingkat undang-undang sampai memperoleh persetujuan DPR. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022: https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang beserta jawaban ringkasnya.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada pokoknya berarti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan memiliki kedudukan setingkat undang-undang sampai memperoleh persetujuan DPR.
Sumber utama yang digunakan dalam entri ini adalah Pasal 1 dan UUD 1945 — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam konteks UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau konsekuensi hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu pembaca memahami pihak, tindakan, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Pembentukan Peraturan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang? Sampaikan di sini.