PERATURAN OJK Nomor 31 Tahun 2025

Dalam pemenuhan aspek transparansi Dewan Komisaris ,
anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
wajib mengungkapkan kepemilikan saham dan/atau
pengendalian Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek,
Emiten, Perusahaan Publik, dan/atau perusahaan lain
dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola .
Bagian Keenam
Sanksi Administratif
Pasal 3 0
(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (2),
ayat (3 ) , Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal
26, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) , Pasal 28
ayat (1), ayat (4), ayat (5) , dan /atau Pasal 29 dikenai
sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
- 16 -
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan;
g. pembatalan pendaftaran;
h. pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i. pencabutan izin orang perseorangan.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud p ada ayat
(3) huruf a.
(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama - sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
hu ruf h, atau huruf i .
BAB V
KOMITE
Bagian Kesatu
Umum