PORTAL REGULASIPERMEN EKRAF/KEPALA BADAN EKRAF
PERMEN EKRAF/KEPALA BADAN EKRAF Nomor 9 Tahun 2025
Tentang
Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah
Sedang dibacaPasal 10Pasal 10 dari 25
☰Daftar Isi Regulasi25 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
9Nomor
2025Tahun Terbit
25Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 10 dari 25
40%
TEKS RESMI
Pasal 10
(1) Dalam mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif,
Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya
manusia Ekonomi Kreatif yang terdiri atas:
a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
b. Pelaku Usaha bidang Ekonomi Kreatif;
c. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif;
d. Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif;
e. lembaga pendidikan; dan
f. masyarakat yang memiliki aktivitas terkait
Ekonomi Kreatif.
(2) Pemerintah Daerah mendorong sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
berinteraksi dan bekerja sama secara
berkesinambungan dalam mendukung keberlanjutan
sumber daya manusia Ekonomi Kreatif.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
EkosistemDisebut dalam Pasal 10
Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas,…
IkanDisebut dalam Pasal 10Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 10Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…
Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 10Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…
PendidikDisebut dalam Pasal 10Pendidik adalah istilah dalam hukum sistem pendidikan nasional yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan peserta didik,…
Tenaga KerjaDisebut dalam Pasal 10Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045