PERMEN EKRAF/KEPALA BADAN EKRAF Nomor 9 Tahun 2025

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari
kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas
manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu
pengetahuan, dan/atau teknologi.
3. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan
atau kelompok orang warga n egara Indonesia atau
badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan
hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
4. Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif adalah orang
perseorangan atau kelompok orang yang memiliki
profesi yang mendukung usaha Ekonomi Kreatif.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.
6. Kabupaten/Kota Kreatif adalah kabupaten/kota yang
mampu mengembangkan kekhasan, kearifan lokal, dan
potensi lokal, yang mampu menempatkan industri
E konomi K reatif sebagai sebagai pendorong upaya
percepatan untuk mensejahterakan masyarakat dan
daya saing daerah kabupaten/kota.
7. Infrastruktur Ekonomi Kreatif adalah infrastruktur
yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau
seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif, baik dalam bentuk
infrastruktur fisik maupun infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi.
8. Menteri adalah Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan
Ekonomi Kreatif.