PP Nomor 27 Tahun 2025

(1) Data dan informasi yeLng telah diperoleh dari hasil
inventarisasi Ekosistem l[angrove sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dianalisis lebih lanjut untuk
mendapatkan informasi rnengenai :
jasa
a. layanan ekosistem;
b. kerentanan perubahan iklim; dan
c. keberlanjutan Ekosisl.em Mangrove.
(2) Data dan informasi yeLng telah diperoleh dari hasil
inventarisasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dan hasil analisis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
a. profit atau kumpulan data dan informasi Ekosistem
Mangrove;
b. trasis data Ekosistem Mangrove; dan
c. peta Mangrove.
(3) Peta
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Peta Mangrove sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, paling sedikit terdiri atas:
a. peta Mangrove nasional; dan
b. peta KLM.
(3)
(4) Peta Mangrove sebagairnana dimaksud pada ayat
ditetapkan oleh Menteri.
(5) Peta Mangrove nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a menggur:rakan skala paling kecil 1:25.000
(satu banding dua puluh lima ribu) dan diperbarui paling
lama 5 (lima) tahun.
(6) Peta KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
menggunakan skala 1:2.5.O0O (satu banding dua puluh
lima ribu) atau dengan tingkat ketelitian lebih tinggi, dan
disusun berdasarkan peta Mangrove nasional.
(71 Peta KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
digunakan sebagai acuan untuk menetapkan fungsi
Ekosistem Mangrove.
(8) Peta Mangrove nasiona-l sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a ditetapl<an paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak Peraturarr Pemerintah ini diundangkan.
(9) Peta KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peta
Mangrove nasional ditetapkan.