PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 27 Tahun 2025
Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Sedang dibacaPasal 38Pasal 34 dari 37
☰Daftar Isi Regulasi37 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
27Nomor
2025Tahun Terbit
37Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 34 dari 37
92%
TEKS RESMI
Pasal 38
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pengawasan terhadap
kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove.
(1)
(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
peraturan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
EkosistemDisebut dalam Pasal 38
Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas,…
AnakDisebut dalam Pasal 38Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
BupatiDisebut dalam Pasal 38Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…
GubernurDisebut dalam Pasal 38Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan. Uraian ini…
KewenanganDisebut dalam Pasal 38Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 38Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 38Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…
Undang-UndangDisebut dalam Pasal 38Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Uraian ini merupakan penjelasan…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045