KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Alokasi Dana Desa

Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Desa

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf A

Alokasi Dana Desa merupakan istilah penting dalam hukum desa. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Alokasi Dana Desa merupakan istilah penting dalam hukum desa. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Alokasi Dana Desa serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dan dialokasikan kepada desa sesuai ketentuan.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU Desa sebagaimana diubah UU 3/2024. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Alokasi Dana Desa harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan pendapatan desa — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024: Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Alokasi Dana Desa dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 3/2024 merupakan perubahan kedua atas UU 6/2014; gunakan naskah perubahan terbaru untuk membaca ketentuan desa secara utuh.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Alokasi Dana Desa.

Ketentuan pendapatan desa — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Alokasi Dana Desa dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 3/2024 merupakan perubahan kedua atas UU 6/2014; gunakan naskah perubahan terbaru untuk membaca ketentuan desa secara utuh.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Alokasi Dana Desa dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU Desa sebagaimana diubah UU 3/2024, terdapat fakta yang menunjukkan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dan dialokasikan kepada desa sesuai ketentuan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Alokasi Dana Desa.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.