Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Pasal 2 merupakan dasar utama pengakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam hukum pidana nasional. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa asas legalitas tidak menghilangkan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana, sekalipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP. Keberlakuannya dibatasi pada tempat hukum tersebut hidup serta harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Pasal 2 KUHP → `https://mimbarbangsa.com/regulasi/uu_1_tahun_2023/pasal/pasal-2/`

Penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Penjelasan tersebut juga menerangkan bahwa ketentuan ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuannya, tindak pidana adat tersebut diatur dalam Peraturan Daerah.

PP Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) KUHP. PP tersebut ditetapkan pada 31 Desember 2025 dan menurut JDIH BPK mulai berlaku pada 3 Januari 2026.

Pasal 4 menentukan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat harus: sesuai dengan Pancasila; sesuai dengan UUD 1945; sesuai dengan hak asasi manusia; sesuai dengan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa; dan diakui serta dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat setempat. Masyarakat hukum adat tersebut juga harus telah diakui dan ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana adat harus memenuhi kriteria: bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat; diancam dengan pemenuhan kewajiban adat; tidak diatur dalam KUHP; dan berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di wilayah hukum adat tersebut.

Jenis tindak pidana adat yang telah memenuhi kriteria Pasal 5 harus diatur dalam Peraturan Daerah.

Usulan tindak pidana adat dapat berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD, atau masyarakat hukum adat. Sebelum ditetapkan, harus dilakukan penelitian langsung yang sedikitnya melibatkan masyarakat hukum adat, akademisi atau peneliti, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap masyarakat hukum adat.

Per 18 September 2026, ketentuan Pasal 2 KUHP masih berlaku. Namun, norma mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat sedang menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Dalam Perkara Nomor 295/PUU-XXIV/2026, para Pemohon mempersoalkan antara lain kepastian hukum dari penggunaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. DPR dan Pemerintah telah memberikan keterangan pada sidang 14 September 2026. Mahkamah belum menjatuhkan putusan final atas perkara tersebut pada tanggal penyusunan entri ini.