Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Identifikasi Pemilik Manfaat merupakan istilah penting dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Identifikasi Pemilik Manfaat serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Identifikasi Pemilik Manfaat adalah istilah yang digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pelaporan, analisis transaksi, penelusuran aset, kepatuhan, pemilik manfaat, atau penegakan hukum pencucian uang. Makna dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku, kewenangan lembaga terkait, putusan pengadilan atau otoritas yang relevan, dan fakta konkret.
Uraian ini bersifat editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari peraturan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Identifikasi Pemilik Manfaat.
Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dibaca bersama KUHP 2023 dan peraturan pelaksana yang berlaku. Penerapan konkret tetap harus memperhatikan perubahan peraturan, putusan pengadilan, peraturan pelaksana, dan fakta perkara yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Identifikasi Pemilik Manfaat dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta yang berkaitan dengan Identifikasi Pemilik Manfaat. Untuk menilai penerapannya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu diperiksa kronologi, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, bukti, serta aturan yang berlaku. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan kesimpulan hukum atas perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Identifikasi Pemilik Manfaat dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547
Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Identifikasi Pemilik Manfaat beserta jawaban ringkasnya.
Identifikasi Pemilik Manfaat adalah istilah yang digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pelaporan, analisis transaksi, penelusuran aset, kepatuhan, pemilik manfaat, atau penegakan hukum pencucian uang. Makna dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku, kewenangan lembaga terkait, putusan pengadilan atau otoritas yang relevan, dan fakta konkret.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dibaca bersama KUHP 2023 dan peraturan pelaksana yang berlaku. Ketentuan yang tepat harus dipilih sesuai konteks dan fakta.
Istilah ini menjadi penting ketika fakta atau proses hukum berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Periksa kronologi, identitas dan hubungan para pihak, dokumen, bukti, kewenangan lembaga, serta perubahan hukum terbaru.
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata harus dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Identifikasi Pemilik Manfaat? Sampaikan di sini.