Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Impor Jasa yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.
I
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Impor Jasa
Bisnis, Korporasi & Persaingan›Perlindungan Konsumen
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Impor Jasa merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum konsumen. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.
Definisi
Berikut pengertian Impor Jasa serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Impor Jasa adalah kegiatan menyediakan jasa asing untuk digunakan di wilayah Republik Indonesia.
Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena istilah hukum dapat mempunyai arti berbeda dalam bidang lain, penggunaannya perlu dibaca bersama pasal, tujuan pengaturan, dan fakta konkret yang sedang dinilai.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Impor Jasa.
Status peraturan
JDIH BPK mencatat UU 8/1999 berstatus berlaku. Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025 menegaskan independensi BPKN dalam pemaknaan Pasal 31.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Impor Jasa dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan kegiatan menyediakan jasa asing untuk digunakan di wilayah Republik Indonesia. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Impor Jasa.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Impor Jasa dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Impor Jasa beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Impor Jasa?
A
Impor Jasa pada pokoknya berarti kegiatan menyediakan jasa asing untuk digunakan di wilayah Republik Indonesia.
QApa dasar hukum Impor Jasa?
A
Dasar utama yang digunakan dalam entri ini adalah Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
QApakah pengertian Impor Jasa berlaku untuk semua bidang hukum?
A
Tidak selalu. Entri ini menggunakan pengertian dalam konteks UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen; peraturan lain dapat memakai istilah yang sama dengan ruang lingkup berbeda.
QMengapa istilah Impor Jasa penting dipahami?
A
Istilah ini membantu menentukan makna, ruang lingkup, pihak, tindakan, atau prosedur yang relevan ketika menerapkan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
QBagaimana menerapkan pengertian Impor Jasa pada kasus nyata?
A
Pengertiannya harus dicocokkan dengan fakta dan unsur norma yang berlaku. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan bukan kesimpulan hukum atas perkara tertentu.
Jelajahi Huruf IIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriBisnis, Korporasi & Persaingan →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Impor Jasa? Sampaikan di sini.