Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Klausula Baku yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.
K
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Klausula Baku
Bisnis, Korporasi & Persaingan›Perlindungan Konsumen
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Klausula Baku merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum konsumen. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.
Definisi
Berikut pengertian Klausula Baku serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Klausula Baku adalah aturan, ketentuan, atau syarat yang disiapkan dan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat konsumen.
Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena istilah hukum dapat mempunyai arti berbeda dalam bidang lain, penggunaannya perlu dibaca bersama pasal, tujuan pengaturan, dan fakta konkret yang sedang dinilai.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Klausula Baku.
Status peraturan
JDIH BPK mencatat UU 8/1999 berstatus berlaku. Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025 menegaskan independensi BPKN dalam pemaknaan Pasal 31.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Klausula Baku dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan aturan, ketentuan, atau syarat yang disiapkan dan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat konsumen. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Klausula Baku.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Klausula Baku dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Klausula Baku beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Klausula Baku?
A
Klausula Baku pada pokoknya berarti aturan, ketentuan, atau syarat yang disiapkan dan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat konsumen.
QApa dasar hukum Klausula Baku?
A
Dasar utama yang digunakan dalam entri ini adalah Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
QApakah pengertian Klausula Baku berlaku untuk semua bidang hukum?
A
Tidak selalu. Entri ini menggunakan pengertian dalam konteks UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen; peraturan lain dapat memakai istilah yang sama dengan ruang lingkup berbeda.
QMengapa istilah Klausula Baku penting dipahami?
A
Istilah ini membantu menentukan makna, ruang lingkup, pihak, tindakan, atau prosedur yang relevan ketika menerapkan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
QBagaimana menerapkan pengertian Klausula Baku pada kasus nyata?
A
Pengertiannya harus dicocokkan dengan fakta dan unsur norma yang berlaku. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan bukan kesimpulan hukum atas perkara tertentu.
Jelajahi Huruf KIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriBisnis, Korporasi & Persaingan →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Klausula Baku? Sampaikan di sini.