KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Impor Barang

Bisnis, Korporasi & Persaingan›Perlindungan Konsumen

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf I

Impor Barang merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum konsumen. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Pengertian Singkat

Impor Barang merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum konsumen. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Impor Barang serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Impor Barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena istilah hukum dapat mempunyai arti berbeda dalam bidang lain, penggunaannya perlu dibaca bersama pasal, tujuan pengaturan, dan fakta konkret yang sedang dinilai.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Impor Barang harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Impor Barang yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.
Status peraturan: JDIH BPK mencatat UU 8/1999 berstatus berlaku. Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025 menegaskan independensi BPKN dalam pemaknaan Pasal 31.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Impor Barang.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Impor Barang yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.

Status peraturan

JDIH BPK mencatat UU 8/1999 berstatus berlaku. Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025 menegaskan independensi BPKN dalam pemaknaan Pasal 31.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Impor Barang dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Impor Barang.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.