Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Pendataan Lapangan Statistik merupakan istilah penting dalam hukum statistik. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Pendataan Lapangan Statistik merupakan istilah penting dalam hukum statistik. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Pendataan Lapangan Statistik serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pendataan Lapangan Statistik adalah istilah yang digunakan dalam hukum statistik untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan statistik dasar, sektoral, khusus, sensus, survei, pengumpulan, pengolahan, analisis, kerahasiaan, standar data, pembinaan, atau diseminasi statistik. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, serta fakta konkret.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pendataan Lapangan Statistik.
Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pendataan Lapangan Statistik dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan, pelayanan, pengelolaan, atau proses hukum terdapat persoalan mengenai Pendataan Lapangan Statistik. Untuk menilai penerapannya dalam Statistik, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar teknis, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pendataan Lapangan Statistik dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — UU 16/1997: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45944/uu-no-16-tahun-1997
Sumber resmi — PP 51/1999: https://peraturan.bpk.go.id/Details/54353
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pendataan Lapangan Statistik beserta jawaban ringkasnya.
Pendataan Lapangan Statistik adalah istilah yang digunakan dalam hukum statistik untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan statistik dasar, sektoral, khusus, sensus, survei, pengumpulan, pengolahan, analisis, kerahasiaan, standar data, pembinaan, atau diseminasi statistik. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, serta fakta konkret.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks dan fakta.
Istilah ini menjadi penting ketika fakta, kegiatan, pelayanan, atau proses hukum berkaitan langsung dengan Statistik.
Periksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan lembaga, standar teknis, hubungan para pihak, dan perkembangan hukum terbaru.
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata perlu dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
Status mutu: 100% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pendataan Lapangan Statistik? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.