MIMBAR HUKUM›Putusan & Yurisprudensi›Yurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa Surat
YURISPRUDENSI

Yurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa Surat

Mahkamah Agung · Penadahan · 2018

Nomor3/Yur/Pid/2018 PengadilanMahkamah Agung TingkatYurisprudensi Tahun2018
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Putusan

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
01

Informasi Perkara

Kasus, dasar hukum, regulasi, dan para pihak berdasarkan data resmi yang tersimpan.

Pelapor/Pengadu tidak disamakan dengan Penuntut Umum, korban, Penggugat, atau pihak lain. Jika sumber resmi tidak menyebutkannya, sistem tidak menebak.

Kasus / Pokok Perkara
Penadahan
Pasal / Dasar Hukum
Pasal 480 ke-1 KUHP (sebagaimana dibahas dalam yurisprudensi tahun 2018)
Regulasi
Belum tercantum pada sumber resmi yang digunakan.
Pelapor / Pengadu
Tidak tercantum pada sumber resmi yang digunakan.
02

Intisari Putusan

Ringkasan redaksional MIMBAR HUKUM untuk membantu memahami pokok putusan.

Mahkamah Agung menilai bahwa pembelian kendaraan bermotor tanpa surat kendaraan yang sah merupakan keadaan yang seharusnya menimbulkan dugaan bahwa kendaraan berasal dari kejahatan.

Intisari bukan pengganti dokumen pengadilan. Gunakan sumber resmi sebagai rujukan utama.

03

Identitas Putusan

Identitas perkara dan majelis sebagaimana tersedia pada data sumber.

Nomor Putusan
3/Yur/Pid/2018
Pengadilan
Mahkamah Agung
Tahun
2018
Tingkat Peradilan
Yurisprudensi
Jenis Perkara
Penadahan
Klasifikasi
Hukum Pidana Penadahan Kesengajaan
04

Kaidah Hukum / Pokok Pertimbangan

Ketiadaan surat kendaraan yang sah dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa pembeli patut menduga kendaraan berasal dari tindak pidana.