KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Para Pihak

Acara & Peradilan›Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

82 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Para Pihak dalam konteks UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, dalam pengertian yang digunakan UU Arbitrase. Dasar definisinya terdapat pada Pasal 1 angka 2; contoh, hak, atau prosedur terkait harus dibaca menurut pasal lain yang relevan.

Pengertian Singkat

Para Pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, dalam pengertian yang digunakan UU Arbitrase. Dasar: Pasal 1 angka 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Para Pihak serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Para Pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, dalam pengertian yang digunakan UU Arbitrase.

Ketentuan definisi utama adalah Pasal 1 angka 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Istilah Para Pihak dalam UU Arbitrase tidak hanya menunjuk orang perseorangan, tetapi subjek hukum yang terlibat dalam hubungan hukum.

Pengertian Menurut Peraturan

Definisi normatif: Pasal 1 angka 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengertian Para Pihak sebagai subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, dalam pengertian yang digunakan UU Arbitrase.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Para Pihak.

Dasar definisi: Pasal 1 angka 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Rujukan undang-undang

Lihat halaman resmi undang-undang.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Para Pihak dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang terkait dalam hubungan atau sengketa arbitrase. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Para Pihak.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.