KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Tindak Pidana

Pidana›Hukum Pidana Materiil

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1.6K ViewsHuruf T

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

Pengertian Singkat

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Tindak Pidana serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional.

Pasal 12 ayat (2) menegaskan bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar.

Secara sederhana, unsur pokok tindak pidana meliputi:

adanya perbuatan manusia, baik berupa tindakan aktif maupun tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan;
perbuatan tersebut masuk dalam rumusan tindak pidana;
terdapat ancaman pidana dan/atau tindakan;
perbuatan bersifat melawan hukum; dan
tidak terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya.

Tindak pidana harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana berhubungan dengan perbuatan yang dilarang, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat atau tidaknya pelaku dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Karena itu, terpenuhinya bentuk suatu perbuatan belum selalu berarti orang yang melakukannya pasti dipidana. Aparat penegak hukum masih harus memeriksa unsur kesengajaan atau kealpaan, kemampuan bertanggung jawab, alasan pembenar, alasan pemaaf, serta keadaan lain yang ditentukan undang-undang.

KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Informasi status peraturan tersebut tercatat dalam JDIH BPK RI.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Tindak Pidana harus dibaca terutama berdasarkan ketentuan berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: merupakan dasar utama hukum pidana materiil nasional.

Buka UU Nomor 1 Tahun 2023 →Baca Pasal 1 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Tindak Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 — Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pasal 28D ayat (1) juga menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — merupakan dasar utama hukum pidana materiil nasional. Undang-undang ini berlaku sejak 2 Januari 2026 dan berstatus berlaku, tetapi telah diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026. JDIH BPK RI

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 — mengatur asas legalitas, yaitu tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali berdasarkan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 — mengatur berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dengan batasan tertentu. Penerapannya harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 2023 — mengatur pengertian tindak pidana serta persyaratan bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum dapat dikesampingkan apabila terdapat alasan pembenar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana — menyesuaikan sejumlah ketentuan dalam KUHP Nasional dan peraturan pidana lainnya agar penerapannya selaras setelah KUHP Nasional berlaku. Peraturan ini ditetapkan pada 2 Januari 2026 dan berstatus berlaku. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat — mengatur tata cara dan kriteria penetapan hukum adat yang dapat menjadi dasar penanganan tindak pidana adat. Peraturan ini berlaku sejak 3 Januari 2026.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

4 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Tindak Pidana dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh-contoh berikut hanya bersifat ilustrasi. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara nyata harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Contoh 1: Mengambil barang milik orang lain

A mengambil telepon genggam milik B tanpa izin dan bermaksud menguasainya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat mengarah pada tindak pidana pencurian apabila seluruh unsur dalam ketentuan pidana yang berlaku dapat dibuktikan.

A tidak boleh langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tuduhan. Kesalahan dan pertanggungjawabannya harus dibuktikan melalui proses peradilan.

Contoh 2: Peristiwa kecelakaan tanpa pelanggaran pidana

C mengendarai kendaraan dengan hati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas. Secara tiba-tiba, pohon tumbang akibat cuaca ekstrem dan menyebabkan kendaraan C mengenai kendaraan lain.

Timbulnya kerugian tidak otomatis menjadikan C pelaku tindak pidana. Harus diperiksa apakah terdapat perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, unsur kesengajaan atau kealpaan, hubungan sebab akibat, serta keadaan lain yang relevan.

Contoh 3: Pembelaan terpaksa

D diserang dengan senjata dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi dirinya dari ancaman langsung. Tindakan D sekilas mungkin memenuhi bentuk perbuatan yang dilarang, tetapi dapat kehilangan sifat melawan hukumnya apabila seluruh persyaratan pembelaan terpaksa terbukti.

Dalam keadaan tersebut, pembelaan terpaksa dapat menjadi alasan pembenar. Penilaiannya tetap bergantung pada fakta, tingkat ancaman, keseimbangan tindakan, dan hasil pemeriksaan pengadilan.