PMK● Berlaku
PMK Nomor 93 Tahun 2025
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PORTAL HUKUM INDONESIA
Portal Regulasi
Temukan undang-undang dan peraturan dalam satu portal hukum yang rapi, mudah dicari, dan terhubung dengan ekosistem MIMBAR HUKUM.
599 hasil
JELAJAH REGULASIFilter & Urutkan
Filter aktif:
StatusBerlaku×
JELAJAH REGULASI
599 hasil
Hasil Filter Regulasi
Terbaru Diunggah · 10 per halaman
›
PMK● Berlaku
PMK Nomor 92 Tahun 2025
Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara
PMK● Berlaku
PMK Nomor 91 Tahun 2025
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan
PMK● Berlaku
PMK Nomor 72 Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
PMK● Berlaku
PMK Nomor 54 Tahun 2025
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
PMK● Berlaku
PMK Nomor 53 Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai
PMK● Berlaku
PMK Nomor 50 Tahun 2025
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
PMK● Berlaku
PMK Nomor 26 Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
PMK● Berlaku
PMK Nomor 13 Tahun 2025
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
PMK● Berlaku
PMK Nomor 11 Tahun 2025
Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai