PERATURAN BPKP Nomor 6 Tahun 2025

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan
intern pemerintah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden , serta
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional .
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian
intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah .
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan
yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah
yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
Pengawasan Inter n di lingkungan pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP ,
inspektorat jenderal/inspektorat utama/inspektorat/
satuan Pengawasan Intern /unit yang melaksanakan
tugas Pengawasan Intern pada kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian/kesekretariatan lembaga
negara/kesekretariatan lembaga nonstruktural,
pemerintah daerah, dan badan hukum pemerintah
lainnya sesuai dengan peraturan perundang -
undangan.
5. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk
memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional
organisasi, dan membantu organisasi mencapai tujuan
melalui berbagai aktivitas dan dukungan pengawasan .
- 3 -
6. Model Kap abilitas APIP adalah suatu kerangka yang
merupakan hal fundamental yang dibutuhkan untuk
mencapai Pengawasan Intern yang efektif.