PERATURAN BSSN Nomor 5 Tahun 2025

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Infrastruktur Informasi Vital yang selanjutnya disingkat
IIV adalah s istem e lektronik yang memanfaatkan teknologi
informasi dan/atau teknologi operasional, baik berdiri
sendiri maupun saling bergantung dengan sistem
elektronik lainnya dalam menunjang sektor strategis, yang
jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran
pad a infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap
kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan
keamanan, atau perekonomian nasional.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, m engolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan informasi elektronik.
3. Penyelenggara IIV sektor administrasi pemerintahan yang
selanjutnya disebut Penyelenggara IIV adalah instansi
penyelenggara negara, badan us aha, dan/atau organisasi
yang memiliki dan/atau mengoperasikan IIV dalam
lingkup sektor administrasi pemerintahan.
4. Peristiwa Siber adalah kejadian pada Sistem Elektronik
yang dapat diobservasi dan dapat memberikan indikasi
terhadap terjadinya insiden siber .
5. Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang
mengganggu atau mengancam berjalannya sistem
elektronik.
6. Kontrol Keamanan adalah tindakan pengendalian yang
dilakukan oleh Penyelenggara IIV dalam mengelola risiko
keamanan siber yang bentuknya dapat bersifat
administratif, teknis, kebijakan manajemen atau
peraturan.
7. Keamanan Siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk
melindungi seluruh lapisan ruang siber termasuk aset
informasi yang ada di dalamnya, dari ancaman dan
serangan siber, baik bersifat teknis maupun sosial.
8. Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang
bertanggung jawab menangani Insiden Siber dalam ruang
lingkup yang ditentukan terhadapnya.
9. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif,
eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan
instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang -
undangan.
10. Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara
- 3 -
Negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan
pengaturan terhadap sektornya.
11. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut
Badan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Keamanan Siber dan sandi.