PERATURAN OJK Nomor 21 Tahun 2025

(1) BUS wajib menyediakan Modal Inti yang memadai
berdasarkan Total Eksposur yang tercatat pada laporan
posisi keuangan serta laporan komitmen dan
kontinjensi.
(2) Penyediaan Modal Inti yang memadai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan
Rasio Pengungkit.
(3) BUS wajib memenuhi Rasio Pengungkit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling rendah 3% (tiga persen)
setiap waktu.
(4) Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung dalam denominasi Rupiah.
(5) Kewajiban pemenuhan rasio pengungkit sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pertama kali mulai berlaku
untuk posisi akhir triwulan pertama tahun 2026.
(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Rasio
Pengungkit yang berbeda dari kewajiban pemenuhan
Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan pertimbangan tertentu.