PERMENHAN Nomor 16 Tahun 2025

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Nasihat Hukum di
Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 852), diubah sebagai
berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Nasihat Hukum adalah suatu usaha, pekerjaan,
dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan
dengan memberikan suatu keterangan dan/atau
pendapat hukum, anjuran, petunjuk, peringatan,
atau teguran berupa konsultasi hukum, mediasi,
negosiasi, dan konsiliasi baik secara tertulis
maupun tidak tertulis.
2. Konsultasi Hukum adalah proses tukar pikiran
untuk memperoleh pendapat, kesimpulan, dan
saran yang sebaik-baiknya dalam masalah hukum
yang dihadapi.
3. Mediasi adalah proses penyelesaian suatu
sengketa secara damai dengan melibatkan
bantuan dari mediator dalam memberikan solusi
yang dapat dite rim a pihak - pih ak yang sedang
bert ik ai.
4. Nego s iasi adalah proses ta w ar - mena w ar deng an jalan berund in g untuk mencap ai kesepakatan
bers am a antara satu pihak dan p ih ak yang l ain. 5. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan
- 3 keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai
persetujuan dan menyelesaikan perselisihan.
6. Pegawai Kementerian Pertahanan yang
selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta
Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di
lingkungan Kementerian Pertahanan.
7. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai
batas usia pensiun menurut peraturan
perundang-undangan dan diberhentikan dengan
hormat sebagai Pegawai.
8. Keluarga adalah suami/isteri dan anak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
9. Staf Khusus Menteri adalah personel yang berasal
dari Aparatur Sipil Negara atau selain Aparatur
Sipil Negara yang mempunyai tugas memberikan
saran dan pertimbangan kepada Menteri
Pertahanan sesuai dengan penugasan Menteri
Pertahanan dan bukan merupakan bidang tugas
unsur organisasi Kementerian Pertahanan.
10. Staf Ahli Menteri adalah personel yang berasal dari
Aparatur Sipil Negara atau selain Aparatur Sipil
Negara yang mempunyai tugas memberikan saran
dan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan
sesuai dengan penugasan Menteri Pertahanan dan
bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi
Kementerian Pertahanan.
1 1 . Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
Ruang lingkup Nasihat Hukum di Lingkungan
Kementerian Pertahanan dalam peraturan Menteri ini
terdiri atas:
a. bidang Nasihat Hukum;
b. tata cara mengajukan permohonan Nasihat
Hukum; dan
c. biaya pelaksanaan Nasihat Hukum.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
(1) Nasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diberikan kepada:
a. pejabat;
b. Pegawai;
c. Pensiunan;
d. Keluarga; dan
e. badan hukum di bawah Kementerian
Pertahanan,
yang selanjutnya disebut sebagai pemohon.
- 4 (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. Menteri;
b. Wakil Menteri;
c. pejabat eselon I dan pejabat eselon II;
d. pejabat eselon III dan pejabat eselon IV;
e. pejabat fungsional;
f. Staf Khusus Menteri; dan
g. Staf Ahli Menteri.
(3) Badan hukum di bawah Kementerian Pertahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi:
a. pusat koperasi Kementerian Pertahanan;
b. primer koperasi Kementerian Pertahanan;
dan
c. yayasan pengembangan potensi sumber daya
pertahanan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5
(1) Nasihat Hukum terdiri dari atas:
a. hukum pidana;
b. hukum perdata;
c. hukum tata usaha negara; dan
d. bidang hukum lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
(2) Nasihat Hukum meliputi kegiatan:
a. Konsultasi Hukum;
b. Negosiasi;
c. Mediasi; atau
d. Konsiliasi.