☰Daftar Isi Regulasi1 Pasal

PORTAL REGULASIPERMENHUB

PERMENHUB Nomor 5 Tahun 2025

Tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Sedang dibacaPasal 1Pasal 1 dari 1

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

5Nomor

2025Tahun Terbit

1Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 1 dari 1

100%

TEKS RESMI

Pasal 1

3
Pendanaan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kemenhub
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian Perhubungan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 1 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
di u n dangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia .
Di tetapkan di Jakarta
p ada tanggal 26 Februari 2025
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK I NDONESIA,
Œ
DUDY PURWAGANDHI
Diundangkan di Jakarta
p ada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA ,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA N EGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMO R Ж

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

InformasiTerkait Pasal 1

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTerkait Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah istilah dalam hukum keuangan negara yang menjelaskan hak dan kewajiban negara yang…

BankTerkait Pasal 1

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk…

Belanja NegaraTerkait Pasal 1

Belanja Negara adalah istilah dalam hukum keuangan negara yang menjelaskan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan…

Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 1

Berita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara. Uraian…

DirekturDisebut dalam Pasal 1

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

KeputusanDisebut dalam Pasal 1

Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

PendanaDisebut dalam Pasal 1

Pendana adalah istilah dalam layanan pendanaan, pembiayaan, atau jaminan yang berkaitan dengan pemberian dana, biaya, penagihan, data peminjam,…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahMenteri Keuangan sebagai Pengelola FiskalPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPMK Nomor 95 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 12Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 1 preview

PutusanPutusan Mahkamah Agung Nomor 1899 PK/PID.SUS/2026Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelPutusan MK soal Ijazah Gibran: Bukti Kelulusan Dipersoalkan, Permohonan Tak DiterimaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium