PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Dalam pelaksanaan Eksploitasi dan Pemanfaatan,
pemegang PB - PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
dapat mengajukan permohonan adendum:
a. penambahan sarana dan prasarana dalam AKU
Panas Bumi;
- 65 -
b. perubahan AKU Panas Bumi; atau
c. perubahan pemegang PB - PJLPB tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan.
(2) Penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas
Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas:
a. penambahan sumur pada AKU Panas Bumi;
b. penambahan tapak sumur pada AKU Panas Bumi;
c. penambahan sarana dan prasarana produksi pada
AKU Panas Bumi; dan/atau
d. penambahan sarana pendukung pada AKU Panas
Bumi.
(3) Perubahan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa pengurangan atau penambahan
AKU Panas Bumi.
(4) Perubahan pemegang PB - PJLB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dimungkinkan dalam hal terjadi perubahan kebijakan
pemerintah.
(5) Perubahan pemegang PB - PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
(6) Permohonan pengurangan AKU Panas Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. harus melaksanakan pemulihan ekosistem pada AKU
Panas Bumi yang sudah tidak dipergunakan; dan
b. tidak menuntut pengembalian PNBP yang telah
dibayarkan.
(7) Permohonan penambahan AKU Panas Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas AKU Panas
Bumi.
(8) Penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas
Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui perubahan RP - PJLPB setelah memperoleh
persetujuan Direktur Jenderal.
(9) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c dilaksanakan dengan mekanisme persetujuan
Menteri melalui penerbitan adendum PB - PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan.
Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Adendum Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi