PORTAL REGULASIPERMENHUT

PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Tentang

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Sedang dibacaPasal 273Pasal 273 dari 593

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

27Nomor

2025Tahun Terbit

593Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 273 dari 593

46%

TEKS RESMI

Pasal 273

Permohonan adendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
272 diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS disertai
dengan dokumen persyaratan.
Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Adendum Perluasan Areal Usaha

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

BupatiDisebut dalam Pasal 273

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

GubernurDisebut dalam Pasal 273

Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan. Uraian ini…

KewenanganDisebut dalam Pasal 273

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

PermohonanDisebut dalam Pasal 273

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…

PersDisebut dalam Pasal 273

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

Wali KotaDisebut dalam Pasal 273

Wali Kota adalah kepala daerah kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota. Uraian ini merupakan…

PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Pasal 273

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU