PORTAL REGULASIPERPRES

PERPRES Nomor 15 Tahun 2025

Tentang

Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih)

Sedang dibacaPasal 2Pasal 2 dari 2

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

☰Daftar Isi

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

♛

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

15Nomor

2025Tahun Terbit

2Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi

POSISI BACAPasal 2 dari 2

100%

TEKS RESMI

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
Agar
Aggr setiap orang
lnl
Negara
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2025
PRESIDEN REPUBUK INDONESI.A,
o
di
t2 Februari 2025
nd
NEGARA REPUBLIK INDONESI,A TAHUN 2025
NOMOR 22
sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
INDONESIA

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

PeraturanDisebut dalam Pasal 2

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

Peraturan PresidenDisebut dalam Pasal 2

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPengesahan Perjanjian Internasional dengan Peraturan PresidenPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPMK Nomor 115 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal IPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 1 preview

PutusanPutusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/PID/2026 — Pemerasan dan PengancamanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelPrabowo dan El-Sisi Sepakati Empat MoU, Indonesia-Mesir Perkuat Kerja Sama PertahananPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

♛

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium →

SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram ↗Salin Link