PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 89 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Sedang dibacaPasal IIPasal 2 dari 2
☰Daftar Isi Regulasi2 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →89Nomor
2025Tahun Terbit
2Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 2 dari 2
100%
TEKS RESMI
Pasal II
Nomenklatur dan perizinan berusaha yang diatur dalam
Peraturan Presiden lUI dila.kukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penyelenggaraanperizinan berusaha berbasis risiko.
Pasa130A
15. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 30Asehingga berbunyi sebagai berikut:
5. Pasal 19 dihapus. 6. Pasal 20 dihapus.
7. Pasal 21 dihapus.
8. Pasal 22 dihapus.
9. Pasal 23 dihapus.
10. Pasa124 dihapus.
II. Pasal 25 dihapus.
12. Pasal 26 dihapus.
13. Pasal 27 dihapus.
14. Pasal 28 dihapus.
Dalam rangka meningkatkan penggunaan barangj jasa
dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen
dalam negeri gabungan barang dan jasa dalam lingkup
proyek PIK.
Pasal 17
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut: -6- PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA •K No 257611 A
SK No 254081 A Salinan sesuai dengan aslinya
LEMBARAN NEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2025 NOMOR 137
PRASETYOHADI ttd. MENTERISEKRETARISNEGARA
REPUBLIKINDONESIA,
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
PeraturanDisebut dalam Pasal II
Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan PresidenDisebut dalam Pasal IIPeraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan…
EnergiDisebut dalam Pasal IIEnergi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, atau elektromagnetika.
IzinDisebut dalam Pasal IIIzin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…
MineralDisebut dalam Pasal IIMineral adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal IIPeraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…
PerizinanDisebut dalam Pasal IIPerizinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Perizinan BerusahaDisebut dalam Pasal IIPerizinan Berusaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. UU/7/2017 tentang Pemilihan Umum
- 2. UU/7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 3. UU/17/2023 tentang Kesehatan
- 4. PKPU/7/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 5. PP/18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah