PERPRES Nomor 89 Tahun 2025

-3 - PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA. SK No 257614 A
3. Ketentuan ...
(1) Pelaksanaan PIKoleh PT PLN(Persero)sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)dilakukan melalui:
a. Swakelola;dan
b. kerja sarna penyediaan tenaga listrik.
(2) Pelaksanaan PIKoleh PT PLN(Persero)melalui kerja
sarna penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan
badan usaha penyedia tenaga listrik, yaitu:
a. Anak Perusahaan PT PLN(Persero);atau
b. PPL.
(3) Dihapus.
Pasal4
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Swakelola adalah kegiatan PIK yang pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri
oleh PT PLN(Persero).
9. Pengembang Pembangkit Listrik yang selanjutnya
disingkat PPL adalah badan usaha penyediaan
tenaga listrik berupa badan usaha milik negara,
badan usaha milikdaerah, koperasi, dan swasta yang
bekerja sama dengan PTPLN(Persero).
10. Energi Primer Ketenagalistrikan adalah sumber
energi, baik yang berasal dari fosil maupun energi
terbarukan yang diperlukan untuk memproduksi
tenaga listrik.
11. Anak Perusahaan PT PLN (Persero) adalah badan
usaha yang didirikan baik langsung darr/ atau tidak
langsung oleh PT PLN (Persero) dalam rangka
memenuhi kepentingan usaha PT PLN(Persero). -4 - PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SK No 257613 A
4. Ketentuan ...
Pasa19
(1) Pelaksanaan PIK melalui kerja sarna penyediaan
tenaga listrik dengan Anak Perusahaan PT PLN
(Persero) sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4
ayat (2) huruf a dilakukan dalarn hal adanya kerja
sarna PT PLN(Persero)dengan badan usaha.
(2) Anak Perusahaan PT PLN (Persero) sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Anak
Perusahaan PT PLN(Persero)yang saharnnya dimiliki
oleh PT PLN(Persero)paling kurang 51 % (lima puluh
satu persen) baik secara langsung dan/ atau melalui
Anak Perusahaan PT PLN(Persero)lainnya.
(2a) Dalam hal Anak Perusahaan PT PLN (Persero)
melaksanakan kerja sama dengan badan usaha
sebagairnana dimaksud pada ayat (1), kepernilikan
saham Anak Perusahaan PT PLN (Persero) sesuai
dengan kebutuhan, kernarnpuan, dan kesepakatan.
(3) Kerja sarna dengan badan usaha sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal badan
usaha tersebut memiliki nilai yang strategis bagi
PT PLN(Persero)dalam PIKyang terdiri atas:
a. penyediaan pendanaan yang diperlukan oleh
PT PLN(Persero);
b. rnemiliki ketersediaan energi yang akan
digunakan oleh PT PLN(Persero)dalam PIK;
c. alih teknologi;dan/ atau
d. peningkatan kemampuan produksi dalam
negeri.
(4) Dalam hal kerja sarna dengan badan usaha
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan badan usaha asing, diutamakan dengan
badan usaha asing yang sahamnya dimiliki oleh
negara bersangkutan.
3. Ketentuan ayat (I), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 9 diubah
dan di antara ayat (2)dan ayat (3)disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (2a),sehingga Pasa19 berbunyi sebagai berikut: - 5 - PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,K No 257612 A
Agar ...
Peraturan Presiden In! mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.