PMK Nomor 101 Tahun 2025

(1) Dalam hal terdapat rencana defisit APBD yang melampaui
Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud
dalam P asal 3 , Kepala Daerah menyampaikan surat
permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD
kepada Menteri sebelum rancangan Peraturan Daerah
mengenai APBD dievaluasi oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam
negeri atau gubernur .
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau
dokumen fisik .
(3) Penyampaian surat permohonan pelampauan Batas
Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :
a. laporan realisasi anggaran laporan keuan gan
pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 audited
sampai dengan akun subrincian (level 6);
b. laporan realisasi anggaran laporan keuangan
pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 audited
sampai dengan akun subrincian (level 6);
c. laporan realisasi anggaran laporan keuangan
pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 unaudited
sampai dengan akun subrincian (level 6), dalam hal
laporan realisasi anggaran laporan keuangan
pemerintah Daerah tahun an ggaran 2025 audited
sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum
tersedia;
d. rancangan peraturan Daerah mengenai APBD tahun
anggaran 2026 sampai dengan akun subrincian (level
6);
e. rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah yang
diusulkan, termasuk jadwal pembayara n kembali
yang disusun sesuai dengan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
- 7 -
f. laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah
dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan
Utang Daerah yang disusun sesuai dengan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
g. salinan surat pertimbangan Menteri, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam n egeri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional untuk Pembiayaan Utang
Daerah, kecuali obligasi Daerah dan sukuk Daerah,
yang dilaksanakan melebihi sisa masa jabatan kepala
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf e butir 1);
h. salinan surat pertimbangan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional untuk Pinjaman Dae rah yang
bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan
melalui Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3) huruf e buti r (2);
i. salinan surat pertimbangan Menteri, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional untuk Pinjaman Daerah yang
bersumber dari pemerintah pusat yang dilakukan
melalui penugasan lembaga keuangan bank atau
lembaga keuangan bukan bank sebagaimana
dimaksud da lam Pasal 7 ayat (3) huruf e butir (3);
j. Salinan surat persetujuan Menteri dan surat
pertimbangan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri untuk obligasi
Daerah dan sukuk Daerah yang tidak melebihi sisa
masa jabatan kepala Daerah seba gaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e buti r (4); dan
k. Salinan surat persetujuan Menteri dan surat
pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional untuk obligasi Daerah dan sukuk Daerah
yang melebihi sisa masa jabatan kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf
e buti r (5).
(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.