PP Nomor 27 Tahun 2025

(1) Inventarisasi Ekosistem IVlangrove sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a di[akukan untuk memperoleh data
dan informasi mengenai:
a. lokasi dan luas Ekosi,stem Mangrove;
b. jenis atau vegetasi Mzrngrove;
c. tipe Ekosistem Mangrove;
d. karakteristik Ekosiste'm Mangrove;
e. kondisi Ekosistem MaLngrove;
f. status lahan; dan
g. data dan informasi lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dara teknologi.
(2) Inventarisasi...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Inventarisasi Ekosistem I1langrove sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
jauh;
a. interpretasi data pen5;inderaan
b. survei lapangan;
c. identifikasi jenis, tipe, karakter, dan kondisi Ekosistem
Mangrove, serta status lahan;
jenis,
d. delineasi batas berrlasarkan karakter, dan
kondisi Ekosistem MeLngrove, serta status lahan; dan
e. iclentifikasi data dart informasi lain sesuai dengan
perkembangan ilmu prengetahuan dan teknologi.
(3) Data dan informasi rlen;lena,i lokasi dan luas Ekosistem
Mangrove sebagaimana <limaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. sebaran Ekosistem Mangrove; dan
b. luasan Ekosistem Mangrove.
jenis
(4) Data dan informasi mengenai atau vegetasi Mangrove
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat
jenis vegetasi Mangrove nlayor, minor, dan asosiasi.
(5) Data dan informasi mengenai tipe Ekosistem Mangrove
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat tipe
pulau.
Ekosistem Mangrove delta, muara sungai,laguna, dan
(6) Data dan informasi mengenai karakteristik Ekosistem
Mangrove sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf d
mencakup karakteristik biologi, fisik, sosial, ekonomi, dan
aspek lain yang mempengaruhi Ekosistem Mangrove
meliputi:
a. tutupan lahan alamiah;
b. kerapatan pohon alamiah;
c. keanekaragaman flora dan fauna;
d. struktur zonasi;
e. hidrologi;
f. pasang surut;
g. salinitas;
h. substrat;
i. gelombang;
j.kependudukan;
k. kelembagaan;
1. ekonomi Masyarakat; dan/atau
m. data dan informasi lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
(71 Data dan informasi mengenai kondisi Ekosistem Mangrove
sebagaimana dimaksud prada ayat (1) huruf e memuat:
a. tutupan lahan pada vretktu tertentu;
b. kerapatan pohon padra waktu tertentu;
c. keanekaragaman. . .
PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
c. keanekaragaman jenis spesies Mangrove pada waktu
tertentu;
yang
d. kegiatan yang dilal<ukan oleh Masyarakat
mempengaruhi Ekosilstem Mangrove;
e. infrastruktur yang dibangun yang mempengaruhi
Ekosistem Mangrove; dan
f. data dan informasi lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
(8) Data dan informasi mengenai status lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi data pemilikan,
penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(9) Inventarisasi Ekosistem Iflangrove sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan oleh Menteri
berkoordinasi dengan:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove
berada pada kawasan hutan;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal
Ekosistem Mangrove berada pada kawasan pesisir,
laut, dan pulau-pulatr kecil; dan
c. gubernur dan/atau ltupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.