Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal II
Angka 28 Cukup jelas.
SK No 085964 A Keterangan: ...
D IL' L ~{ J' x TO KEGIATAN UNTUK A[.o~/j.JN1STRATIF DENDA B. PENGHITUNGAN
PERTAMBANGAN Keterangan:
D Denda Administratif (Rupi,:t0)
L Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Hektar)
J Jangka Waktu Pelanggaran:
a. dimulai sejak mernbuka lahan dikurangi 5 (lima) tahun
sebagai jangka waktu U!1j~... tidak produktif untuk perkebunan
kelapa sawit; atau b. dimulai sejak mernbuka lahan untuk perkebunan selain
kelapa sawit
TD Tarif Denda ditentukan dengan single tarif:
a. sebesar Rp25.000.uCU,OO (dua puluh lima juta rupiah) untuk
perkebunan kclnpa ,,;,·nit.: atau b. sebesar yang ditctapkan o.eh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerinta han di sektor terkait untuk perkebunan selain kelapa sawit A. PENGHITUNGAN DENDA Ai)MIN;'~,TRATI[o'PERKEBUNAN D = Lx J xTD RUMUS PENGHITUN,'iAN DEl"mA ADMINISTRATIF
PERURlH,,' ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENGEN!.',N ;:.AI.JKSIADMINISTRATIF DAN TATA
CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BI<:RASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF
DI BID}NG KEHUTANAN PERATU~N l-'i~MERINTAHREPUBUK INDONESIA NOMOR ,~STAHUN 2025 TENTAflG
LAMPII.AN PRESIOEN
REPUI:1LIITIF UNTUK KEGIATAN LAIN D :. ."_:. J Yo TD
Keterangan:
D Denda Administratif (Rt:.:',:.o,·h) L Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Hektar)
J Jangka Waktu Pelanggaran, dimulai sejak membuka lahan
TD Tarif Denda - 2 PRESIDEN
REPUBL1H INnONES1A
Istilah Terkait
Denda Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…
HutanDisebut dalam Pasal IIHutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
KehutananDisebut dalam Pasal IIKehutanan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
PeraturanDisebut dalam Pasal IIPeraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan PemerintahDisebut dalam Pasal IIPeraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Kawasan HutanDisebut dalam Pasal IIKawasan Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan,…
PertambanganDisebut dalam Pasal IIPertambangan adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERMENPERIN/11/2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) Secara Wajib
- 2. PERMENPERIN/9/2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/11/2015
- 3. PERMENLU/3/2026 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/KP/IV/2007/01 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri
- 4. PERPRES/7/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- 5. PERPRES/36/2026 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Lintas Batas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing)