PP Nomor 48 Tahun 2025

(l) Evaluasi Tanah Telantar bertujuan untuk
mengidentifikasi pengusahaan, penggunaan,
pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh
Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau
Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah berdasarkan
hasil inventarisasi tanah terindikasi telantar.
(21 Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan
ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah.
(3) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemberitahuan pelaksanaan evaluasi kepada
Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau
Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah;
b. pemeriksaan terhadap dokumen Hak Atas Tanah,
Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas
Tanah;
c. pemeriksaan terhadap dokumen rencana
pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau
pemeliharaan tanah;
d. pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan,
pemanfaatan, dan/ atau pemeliharaan tanah secara
faktual; dan
e. penyampaian hasil evaluasi kepada Pemegang Hak,
Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar
Penguasaan Atas Tanah.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari
kalender.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui
Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau
Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sengaja tidak
mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak
memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang
dimiliki atau dikuasai:
a.diberikan...
EEIJEIEtrN
REPUBUK INDONESIA
a. diberikan kesempatan kepada Pemegang Hak,
Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar
Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan,
mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau
memelihara tanah hak, Hak Pengelolaan, atau Dasar
Penguasaan Atas Tanah dalam jangka waktu paling
lama 3O (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
tanegal diterimanya hasil evaluasi, untuk Hak Atas
Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan
Atas Tanah yang masih berlaku; atau
b dilakukan penyampaian rekomendasi kepada
Pimpinan Instansi yang mengelola barang milik
negara/ daerah atau aset badan usaha milik
aegarafdaerah untuk mengusahakan,
mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau
memelihara tanah dan proses penertiban dinyatakan
selesai, untuk tanah yang berstatus sebagai barang
milik negara/daerah atau aset badan usaha milik
negara/daerah.