PORTAL REGULASIUU
UU No. 20 Tahun 2025
Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Sedang dibacaPasal 17Pasal 17 dari 369
☰Daftar Isi UU 20/2025369 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
HUBUNGAN REGULASIMencabut UU Nomor 8 Tahun 1981
Buka Arsip → Relasi ini ditampilkan terpisah dari status berlaku agar riwayat regulasi tetap mudah ditelusuri.
20Nomor
2025Tahun Terbit
369Total Pasal
789.8KTotal Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 17 dari 369
5%
TEKS RESMI
Pasal 17
(1) Sebelum melakukan Penyelidikan, Penyelidik wajib membuat rencana Penyelidikan.
(2) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelidik kepada Penyidik.
(3) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. surat perintah Penyelidikan; b. jumlah dan identitas Penyelidik yang akan melaksanakan Penyelidikan; c. objek, sasaran, dan target hasil Penyelidikan; d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam Penyelidikan; e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan; f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan; dan g. kebutuhan anggaran Penyelidikan.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Ganti RugiTerkait Pasal 17
Ganti rugi adalah bentuk penggantian atau pemulihan atas kerugian yang diderita seseorang atau pihak tertentu karena perbuatan, kelalaian,…
PenyelidikDasar hukum merujuk regulasi iniPenyelidik adalah pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Uraian…
PenyelidikanDasar hukum merujuk regulasi iniserangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan…
PenyidikDasar hukum merujuk regulasi inipejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan tindakan lain yang diatur dalam hukum acara pidana.…
Ahli dalam KUHAPDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniAhli dalam KUHAP adalah orang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan untuk membantu menjelaskan hal yang diperlukan…
Banding PidanaDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniBanding Pidana adalah upaya hukum biasa untuk meminta pengadilan tingkat banding memeriksa kembali putusan pidana tingkat pertama. Uraian…
Bukti Elektronik dalam KUHAPDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniBukti Elektronik dalam KUHAP adalah informasi atau dokumen elektronik yang digunakan untuk pembuktian perkara pidana sesuai ketentuan hukum…
Delik BiasaDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniDelik biasa adalah tindak pidana yang penanganan dan penuntutannya tidak bergantung pada adanya pengaduan dari korban atau pihak…
REGULASI TERKAIT
Portal Regulasi →Hubungan & Konteks
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045