PORTAL REGULASIUU

UU No. 4 Tahun 2026

Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

● Berlaku ▣ Diundangkan: 2026-06-17 ≡ LN RI Tahun 2026 Nomor 62; TLN RI Nomor 7180 ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Regulasi

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
4Nomor
2026Tahun Terbit
2Total Pasal
200Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
DAFTAR ISI TERSTRUKTUR

2 Pasal siap dibaca

Pasal ditampilkan satu per satu agar lebih ringan, mudah dicari, dan nyaman dibaca di desktop, tablet maupun HP.

Mulai dari Pasal I →
NASKAH REGULASI

UU Nomor 4 Tahun 2026

Diperbarui 13 October 2026
Naskah regulasi tersedia dalam 2 Pasal terstruktur.

Naskah disajikan pasal demi pasal agar halaman tetap ringan dan nyaman dibaca. Gunakan Daftar Isi Regulasi atau tombol “Mulai dari Pasal I”.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Debitor PailitDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Debitor Pailit adalah debitor yang telah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan dan hartanya menjadi objek sita umum sesuai…

Acquirer PembayaranDasar hukum merujuk regulasi ini

Acquirer Pembayaran adalah istilah yang digunakan dalam hukum bank sentral dan sistem pembayaran untuk menjelaskan aspek yang berkaitan…

Actio Pauliana KepailitanDasar hukum merujuk regulasi ini

Actio Pauliana Kepailitan adalah upaya hukum untuk membatalkan perbuatan hukum debitor sebelum pailit yang merugikan kreditor apabila syarat…

Agunan Fasilitas Likuiditas Bank IndonesiaDasar hukum merujuk regulasi ini

Agunan Fasilitas Likuiditas Bank Indonesia adalah istilah yang digunakan dalam hukum bank sentral dan sistem pembayaran untuk menjelaskan…

Akad Hawalah PerbankanDasar hukum merujuk regulasi ini

Akad Hawalah Perbankan adalah istilah yang digunakan dalam hukum perbankan syariah untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan tata…

Akad Kafalah PerbankanDasar hukum merujuk regulasi ini

Akad Kafalah Perbankan adalah istilah yang digunakan dalam hukum perbankan syariah untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan tata…

Akad Musyarakah MutanaqisahDasar hukum merujuk regulasi ini

Akad Musyarakah Mutanaqisah adalah istilah yang digunakan dalam hukum perbankan syariah untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan tata…

Akad Qardh Perbankan SyariahDasar hukum merujuk regulasi ini

Akad Qardh Perbankan Syariah adalah istilah yang digunakan dalam hukum perbankan syariah untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan…

SHARE

Bagikan Regulasi Ini

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045

Lihat Konteks dan Keterkaitan Regulasi

Hubungkan regulasi ini dengan pasal, istilah, putusan, dan catatan riset Anda dalam satu alur.

Mulai Riset Premium Rp99,000/Tahun Lihat Semua Fitur