Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Pemilu merupakan istilah dalam hukum kepemiluan Indonesia. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara netral dan ringkas.
Berikut pengertian Pemilu serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari peraturan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pemilu.
Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Penerapan konkret harus memperhatikan perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, jenis Pemilu/Pemilihan, tahapan, dan fakta yang diperiksa.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pemilu dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu tahapan kepemiluan terdapat persoalan yang berkaitan dengan Pemilu. Untuk menilai akibat hukumnya, perlu diperiksa dokumen resmi, tahapan yang sedang berjalan, kewenangan lembaga, tenggat waktu, bukti, serta ketentuan mengenai Sistem & Prinsip Pemilu. Contoh ini bersifat edukatif dan tidak memihak peserta Pemilu atau Pemilihan.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pemilu dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017
Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/249312/uu-no-7-tahun-2023
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pemilu beserta jawaban ringkasnya.
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Ketentuan teknis yang paling tepat harus dilihat sesuai jenis dan tahapan Pemilu atau Pemilihan.
Istilah ini digunakan ketika tahapan, dokumen, kewenangan, hak, kewajiban, atau proses berkaitan langsung dengan Sistem & Prinsip Pemilu.
Periksa tahapan yang sedang berjalan, keputusan atau dokumen resmi, kewenangan lembaga, tenggat waktu, bukti, serta peraturan yang berlaku pada Pemilu atau Pemilihan terkait.
Tidak. Entri ini bersifat netral dan edukatif untuk menjelaskan istilah hukum kepemiluan, bukan untuk mendukung peserta, calon, partai, atau pilihan politik tertentu.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pemilu? Sampaikan di sini.